Undang-Undang No. 11 Tahun 2020

Pada hari Senin, 2 November 2020, Presiden Joko Widodo akhirnya mensahkan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, secara resmi menjadikannya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“ UU Cipta Kerja ”). [1] Versi terbaru dari UU Cipta Kerja ini memiliki total 1.187 halaman dengan 11 klaster, 15 bagian dan 186 pasal yang secara keseluruhan mengubah total 77 undang-undang yang berlaku. [2] Versi final ini agak berbeda dengan rancangan UU Cipta Kerja yang telah diserahkan Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya kepada pemerintah, yang memiliki 812 halaman dan mengubah total 76 undang-undang yang berlaku. [3]

Ketentuan tentang Sektor Ketenagakerjaan dan General Corporate yang Diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja Baru 

Pendahuluan

Dengan tujuan untuk mempercepat penyederhanaan kerangka peraturan yang banyak di Indonesia dalam upaya untuk menarik lebih banyak investasi ke negara ini, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan niatnya untuk merevisi puluhan undang-undang yang telah ada secara bersama melalui omnibus law. Niat ini secara eksplisit disampaikan oleh presiden dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat (“ DPR ”) tepat setelah Joko Widodo dilantik untuk masa jabatan kedua pada Oktober 2019. [1]

Undang-Undang Cipta Kerja: Ketenagakerjaan

Pendahuluan

Setelah bagian pertama dari analisis mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ( “RUU ”), yang mencakup berbagai topik terkait ketenagakerjaan, [1] bagian kedua dari seri Indonesian Law Digest (ILD) mengenai RUU kali ini akan memberikan analisis mengenai ketentuan yang berlaku untuk semua pengusaha, terlepas dari sektornya. Ketentuan-ketentuan ini biasanya disebut sebagai aspek general corporate.

RUU Cipta Kerja: Aspek General Corporate

Pendahuluan

Melanjutkan dari bagian pertama dan kedua rangkaian Indonesian Law Digest (“ ILD ”) yang membahas Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“ UU Cipta Kerja ”) yang baru-baru ini ditandatangani mengenai topik yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan dan aspek general corporate, [1] edisi ini akan melanjutkan pembahasa dengan memberikan analisis terkait berbagai revisi yang diperkenalkan melalui UU Cipta Kerja terhadap sejumlah kerangka hukum yang berlaku di sektor energi, yaitu: [2]

Undang-Undang Cipta Kerja: Sektor Energi

<a href="https://pro.hukumonline.com/a/lt5fa248aa350f7">ILB:&nbsp;Ketentuan tentang Sektor Ketenagakerjaan dan General Corporate yang Diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja Baru</a>

<a href="https://pro.hukumonline.com/a/lt5fa50f72153e6">ILD: Undang-Undang Cipta Kerja: Ketenagakerjaan</a>

<a href="https://pro.hukumonline.com/a/lt5fae4a4659feb">ILD: RUU Cipta Kerja: Aspek General Corporate</a>

<a href="https://pro.hukumonline.com/a/lt5fae4c56aca76">ILD: Undang-Undang Cipta Kerja: Sektor Energi</a>

&nbsp;

Law No.11 of 2020

Undang-Undang

Pusat Data

Bidang Hukum

Ketenagakerjaan

CIPTA KERJA

JOB CREATION

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Law Number 11 of 2020

New Category

Legal Sector

Employment

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Regulation of The Government In Lieu of Law Number 2 of 2022

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019

SUMBER DAYA AIR

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019

SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

NATIONAL SYSTEM OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019

Law Number 11 of 2019

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

THE PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Law Number 18 of 2017

ARSITEK

ARCHITECTS

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017

Law Number 6 of 2017

JASA KONSTRUKSI

CONSTRUCTION SERVICES

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

Law Number 2 of 2017

MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

MARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Law Number 20 of 2016

PATEN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

THE PROTECTION AND EMPOWERMENT OF FISHERMEN, FISH FARMERS, AND SALT FARMERS

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016

Law Number 7 of 2016

JAMINAN PRODUK HALAL

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

GOVERNMENT ADMINISTRATION

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Law Number 30 of 2014

PERKEBUNAN

PLANTATION

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014

Law Number 39 of 2014

KELAUTAN

MARINE AFFAIRS

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014

Law Number 32 of 2014

PEMERINTAHAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

PANAS BUMI

GEOTHERMAL ENERGY

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014

Law Number 21 of 2014

PERDAGANGAN

TRADE

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

Law Number 7 of 2014

DESA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

PERINDUSTRIAN

INDUSTRIAL AFFAIRS

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014

Law Number 3 of 2014

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

PANGAN

FOOD

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

Law  Number 18 of 2012

INDUSTRI PERTAHANAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012

PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

RUMAH SUSUN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011

KEIMIGRASIAN

IMMIGRATION

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

Law Number 6 of 2011

INFORMASI GEOSPASIAL

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

HOUSING AND SETTLEMENT AREAS

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011

Law Number 1 of 2011

HORTIKULTURA

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010

RUMAH SAKIT

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009

KAWASAN EKONOMI KHUSUS

SPECIAL ECONOMIC ZONES

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009

Law Number 39 of 2009

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

KESEHATAN

HEALTH

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Law Number 36 of 2009

NARKOTIKA

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

PERFILMAN

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Law Number 32 of 2009

KETENAGALISTRIKAN

ELECTRICITY

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

Law Number 30 of 2009

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

ANIMAL HUSBANDRY AND ANIMAL HEALTH

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009

Law Number 18 of 2009

KEPARIWISATAAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

PENERBANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

MINERAL AND COAL MINING

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Law Number 4 of 2009

PENYIARAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

PERBANKAN SYARIAH

SHARIA BANKING

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Law Number 21 of 2008

USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Law Number 20 of 2008

PELAYARAN

SHIPPING

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008

Law Number 17 of 2008

PERSEROAN TERBATAS

LIMITED-LIABILITY COMPANIES

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Law Number 40 of 2007

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

THE MANAGEMENT OF COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

Law Number 27 of 2007

PENATAAN RUANG

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

PENANAMAN MODAL

INVESTMENT

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Law Number 25 of 2007

PERKERETAAPIAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

JALAN

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004

PERIKANAN

FISHERY

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

Law Number 31 of 2004

BADAN USAHA MILIK NEGARA

STATE-OWNED ENTERPRISES

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

Law Number 19 of 2003

KETENAGAKERJAAN

MANPOWER

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Law Number 13 of 2003