Undang-Undang No.27 Tahun 2022

DPR Akhirnya Sahkan RUU Pelindungan Data Pribadi

Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (“ DPR”) akhirnya meloloskan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (“ RUU PDP ”), yang akan menjadi payung hukum perlindungan Data Pribadi (“ Data ”) di Indonesia. [1] Menyusul pengesahan RUU PDP, Ketua DPR Puan Maharani bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebut pengesahan RUU PDP sebagai tonggak penting dalam hal perlindungan Data di Indonesia dan setelah diundangkan diharapkan dapat melindungi warga negara Indonesia dari berbagai jenis kejahatan digital dan memberikan kepastian hukum yang lebih besar terkait Data penduduk. [2]

Bagian I - Panduan Singkat untuk Memahami Data Pribadi: Jenis dan Hak Subjek Data

Pendahuluan

Melanjutkan bagian pertama dari seri empat bagian Indonesian Law Digest (“ ILD ”) yang membahas tentang pelindungan data pribadi (“ Data ”) yang mencakup klasifikasi Data dan hak subyek Data (“ Subyek ”), bagian kedua ini akan memberikan analisis mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pemrosesan Data (“ Pemrosesan ”), termasuk para pihak yang terlibat, termasuk pengendali Data (“ Pengendali ”), prosesor Data (“ Prosesor ”), Subyek dan  pejabat atau petugas data pribadi ( Data Protection Officers – “ DPO ”).

Bagian II - Panduan Singkat untuk Memahami Data Pribadi: Pemrosesan Data dan Kewajiban Terkait

Pendahuluan

Pembahasan dalam edisi Indonesian Law Digest (“ ILD ”) kali ini melanjutkan bagian pertama dan kedua dari rangkaian pembahasan kami tentang pelindungan data pribadi (“ Data ”) yang terbagi menjadi empat bagian. Dua bagian pertama memberikan analisis terkait klasifikasi Data, hak subyek Data (“ Subyek ”) dan berbagai aspek yang berhubungan dengan pemrosesan Data (“ Pemrosesan ”). Untuk bagian ketiga dari seri berkelanjutan kami mengenai pelindungan Data, kami akan membahas  hal-hal yang berkaitan dengan transfer Data, termasuk klasifikasi dan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pengendali Data (“ Pengendali ”) dan/atau prosesor Data (“ Prosesor ”) ketika melakukan transfer Data. Walaupun pada dasarnya transfer Data dikategorikan sebagai kegiatan Pemrosesan, kami memutuskan untuk menjelaskannya secara terpisah, mengingat cukup pentingnya topik ini dan bahwa transfer Data merupakan kegiatan Pemrosesan yang sangat rentan terhadap risiko kebocoran Data.

Bagian III - Panduan Singkat Dalam Memahami Data Pribadi: Klasifikasi dan Praktik Transfer Data Terbaik

Ketentuan

Pemerintah Indonesia akhirnya menerbitkan Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“ UU PDP ”) tanggal 17 Oktober 2022, dengan isi yang sama dengan yang awalnya ditetapkan dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (“ RUU PDP ”), yang diterbitkan melalui situs web resmi Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 20 September 2022. Salah satu isu penting yang diatur dalam UU PDP adalah penyalahgunaan data pribadi (“ Data ”) subyek Data (“ Subyek ”), yang dapat menyebabkan dijatuhinya sanksi pidana dalam bentuk kurungan penjara atau denda.

Bagian IV - Pedoman Singkat dalam Memahami Data Pribadi: Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Pidana

<a href="https://pro.hukumonline.com/a/lt6329a446afbb9/dpr-akhirnya-sahkan-ruu-pelindungan-data-pribadi/">ILB: DPR Akhirnya Sahkan RUU Pelindungan Data Pribadi</a>

<a href="https://pro.hukumonline.com/a/lt6333f84201698/bagian-i---panduan-singkat-untuk-memahami-data-pribadi--jenis-dan-hak-subjek-data">ILD: Bagian I - Panduan Singkat untuk Memahami Data Pribadi: Jenis dan Hak Subjek Data</a> 
<a href="https://pro.hukumonline.com/a/lt633d294468316/bagian-ii---panduan-singkat-untuk-memahami-data-pribadi--pemrosesan-data-dan-kewajiban-terkait">ILD: Bagian II - Panduan Singkat untuk Memahami Data Pribadi: Pemrosesan Data dan Kewajiban Terkait</a> 
<a href="https://pro.hukumonline.com/a/lt63462f284ecf9/bagian-iii---panduan-singkat-dalam-memahami-data-pribadi--klasifikasi-dan-praktik-transfer-data-terbaik">ILD: Bagian III - Panduan Singkat Dalam Memahami Data Pribadi: Klasifikasi dan Praktik Transfer Data Terbaik</a> 
<a href="https://pro.hukumonline.com/a/lt634fa161e8f64/bagian-iv---pedoman-singkat-dalam-memahami-data-pribadi--penyelesaian-sengketa-dan-sanksi-pidana">ILD: Bagian IV - Pedoman Singkat dalam Memahami Data Pribadi: Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Pidana</a>

Law No.27 of 2022

Undang-Undang

Pusat Data

Bidang Usaha

Teknologi, Media & Telekomunikasi

Penataan, Pembinaan & Pengawasan

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

PERSONAL DATA PROTECTION

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Law Number 27 of 2022

New Category

Business Sector

Technology, Media & Telecommunication

Arrangement, Development & Supervision

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com