Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022

Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (“ Perppu ”) No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“ Perppu 2/2022 ”), mencabut Undang-Undang No. 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“ UU 11/2020 ”). [1] Pemerintah mengklaim bahwa Perppu 2/2022 diterbitkan untuk mengantisipasi tantangan ekonomi dan geopolitik yang ditimbulkan oleh dinamika global saat ini, dan sejalan dengan mandat untuk merubah UU 11/2020 sebelum bulan November 2023, [2] sebagaimana yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. [3]

Kejutan Akhir Tahun dari Pemerintah: UU Cipta Kerja Baru

UUCK vs Perppu CK: Simak Perbedaannya - Bagian I

UUCK vs Perppu CK: Simak Perbedaannya - Bagian II

<a href="https://pro.hukumonline.com/a/lt63b2a56b90a71/kejutan-akhir-tahun-dari-pemerintah--uu-cipta-kerja-baru">ILB:&nbsp;Kejutan Akhir Tahun dari Pemerintah: UU Cipta Kerja Baru</a>

<a href="https://pro.hukumonline.com/a/lt63cebad74f773/uuck-vs-perppu-ck--simak-perbedaannya---bagian-i">ILD: UCK vs Perppu CK: Simak Perbedaannya - Bagian I</a> 
<a href="https://pro.hukumonline.com/a/lt63d3cb11c6213/uuck-vs-perppu-ck--simak-perbedaannya---bagian-ii">ILD: UCK vs Perppu CK: Simak Perbedaannya - Bagian II</a>

Regulation of The Government In Lieu of Law No.2 of 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)

Pusat Data

Bidang Hukum

Ketenagakerjaan

CIPTA KERJA

JOB CREATION

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Regulation of The Government In Lieu of Law Number 2 of 2022

New Category

Legal Sector

Employment

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Law Number 11 of 2020

SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019

SUMBER DAYA AIR

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019

SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

NATIONAL SYSTEM OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019

Law Number 11 of 2019

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

THE PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Law Number 18 of 2017

ARSITEK

ARCHITECTS

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017

Law Number 6 of 2017

JASA KONSTRUKSI

CONSTRUCTION SERVICES

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

Law Number 2 of 2017

MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

MARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Law Number 20 of 2016

PATEN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

THE PROTECTION AND EMPOWERMENT OF FISHERMEN, FISH FARMERS, AND SALT FARMERS

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016

Law Number 7 of 2016

JAMINAN PRODUK HALAL

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

GOVERNMENT ADMINISTRATION

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Law Number 30 of 2014

PERKEBUNAN

PLANTATION

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014

Law Number 39 of 2014

KELAUTAN

MARINE AFFAIRS

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014

Law Number 32 of 2014

PEMERINTAHAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

PANAS BUMI

GEOTHERMAL ENERGY

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014

Law Number 21 of 2014

PERDAGANGAN

TRADE

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

Law Number 7 of 2014

DESA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

PERINDUSTRIAN

INDUSTRIAL AFFAIRS

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014

Law Number 3 of 2014

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

PANGAN

FOOD

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

Law  Number 18 of 2012

INDUSTRI PERTAHANAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012

PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

RUMAH SUSUN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011

KEIMIGRASIAN

IMMIGRATION

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

Law Number 6 of 2011

INFORMASI GEOSPASIAL

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

HOUSING AND SETTLEMENT AREAS

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011

Law Number 1 of 2011

HORTIKULTURA

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010

RUMAH SAKIT

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009

KAWASAN EKONOMI KHUSUS

SPECIAL ECONOMIC ZONES

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009

Law Number 39 of 2009

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

KESEHATAN

HEALTH

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Law Number 36 of 2009

NARKOTIKA

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

PERFILMAN

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Law Number 32 of 2009

KETENAGALISTRIKAN

ELECTRICITY

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

Law Number 30 of 2009

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

ANIMAL HUSBANDRY AND ANIMAL HEALTH

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009

Law Number 18 of 2009

KEPARIWISATAAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

PENERBANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

MINERAL AND COAL MINING

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Law Number 4 of 2009

PERBANKAN SYARIAH

SHARIA BANKING

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Law Number 21 of 2008

USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Law Number 20 of 2008

PELAYARAN

SHIPPING

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008

Law Number 17 of 2008

PERSEROAN TERBATAS

LIMITED-LIABILITY COMPANIES

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Law Number 40 of 2007

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

THE MANAGEMENT OF COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

Law Number 27 of 2007

PENATAAN RUANG

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

PENANAMAN MODAL

INVESTMENT

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Law Number 25 of 2007

PERKERETAAPIAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

JALAN

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004

PERIKANAN

FISHERY

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

Law Number 31 of 2004

BADAN USAHA MILIK NEGARA

STATE-OWNED ENTERPRISES

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

Law Number 19 of 2003

KETENAGAKERJAAN

MANPOWER

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Law Number 13 of 2003

BANGUNAN GEDUNG

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

THE NATIONAL POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Law Number 2 Of 2002