Undang-Undang No.4 Tahun 2023

DPR Akhirnya Setujui RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Pendahuluan

Ancaman resesi dunia yang disebabkan oleh tingginya tingkat inflasi di berbagai negara saat ini memaksa bank sentral untuk menaikan suku bunganya secara agresif. [1] Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak, dimana dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (“ BI ”) telah ditetapkan kenaikan BI Seven-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 bps ke angka 4.75%, suku bunga deposit facility sebesar 50 bps ke angka 4.00% dan suku bunga lending facility sebesar 50 bps ke angka 5.50%. [2]

RUU tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan: Reformasi di Tengah Potensi Krisis Ekonomi Global

Pendahuluan

Dengan tujuan akhir memperkuat pengembangan ekonomi nasional dan mereformasi sektor jasa keuangan Indonesia, pemerintah telah memulai penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“ RUU ”) yang diharapkan dapat disahkan di akhir tahun ini (2022). [1] Karenanya, Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia (“ BI ”), Lembaga Penjamin Simpanan (“ LPS ”) dan Otoritas Jasa Keuangan (“ OJK ”) saat ini tengah menampung masukan, tidak hanya dari masyarakat luas namun juga dari para profesional, asosiasi industri, kamar dagang juga akademisi. [2]

Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan: Reformasi di Tengah Potensi Krisis Ekonomi Global â€“ Bagian II

<a href="https://pro.hukumonline.com/a/lt63a171380cb29/dpr-akhirnya-setujui-ruu-pengembangan-dan-penguatan-sektor-keuangan">ILB: DPR Akhirnya Setujui RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan</a>

<a href="https://pro.hukumonline.com/a/lt6362640a24723/ruu-tentang-pembangunan-dan-penguatan-sektor-keuangan--reformasi-di-tengah-potensi-krisis-ekonomi-global">ILD: RUU tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan: Reformasi di Tengah Potensi Krisis Ekonomi Global</a>

<a href="https://pro.hukumonline.com/a/lt636b6f3628049/rancangan-undang-undang-tentang-pengembangan-dan-penguatan-sektor-keuangan--reformasi-di-tengah-potensi-krisis-ekonomi-global-bagian-ii">ILD: Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan: Reformasi di Tengah Potensi Krisis Ekonomi Global - Bagian II</a>

Law No.4 of 2023

Undang-Undang

Pusat Data

Bidang Usaha

Jasa Keuangan Umum

PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

THE DEVELOPMENT AND STRENGTHENING OF THE FINANCIAL SECTOR

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

Law Number 4 of 2023

New Category

Business Sector

General Financial Services

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

THE PREVENTION AND CONTROL OF FINANCIAL SYSTEM CRISIS

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016

Law Number 9 of 2016

PENJAMINAN

GUARANTEE

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Law Number 1 of 2016

PERASURANSIAN

INSURANCE

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

Law Number 40 of 2014

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013

OTORITAS JASA KEUANGAN

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

Law Number 21 of 2011

MATA UANG

CURRENCY

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

Law Number 7 of 2011

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009

PERBANKAN SYARIAH

SHARIA BANKING

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Law Number 21 of 2008

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

BANKRUPTCY PROCEEDINGS AND THE SUSPENSION OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Law Number 37 of 2004

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

INDONESIA DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004

Law Number 24 of 2004

SURAT UTANG NEGARA

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002

BANK INDONESIA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

Law Number 23 of 1999

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997

PASAR MODAL

CAPITAL MARKET

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

Law Number 8 of 1995

PERKOPERASIAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

DANA PENSIUN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992

PERBANKAN

BANKING

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Law Number 7 of 1992

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com