Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“ Menteri ”) telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (“ Permenkumham 17/2018 ”), yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 15 (3),  Pasal 16 (3) dan Pasal 17 (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“ Permenkumham 24/2018 ”). [1]

Dengan tujuan untuk mengintegrasikan ke dalam sistem online single submission (OSS), hal-hal berikut saat ini wajib diproses melalui sistem administrasi online untuk badan usaha, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“ Sistem Online ”): [2]

Pendaftaran;

Perubahan atas anggaran dasar (“ AD ”); dan

Pembubaran.

Namun, untuk mempersingkat, edisi Indonesian Legal Brief (ILB) kali ini tidak akan membahas poin (2).

Pendaftaran

Permohonan untuk pendaftaran pendirian Commanditaire Vennootschap /CV, firma dan persekutuan perdata (secara bersama-sama disebut dengan “ Usaha ”) wajib disampaikan oleh pemohon kepada Menteri melalui Sistem Online. [3]

Namun, permohonan tersebut wajib didahului dengan penyampaian nama Usaha. [4] Permohonan untuk penyampaian nama Usaha (“ Permohonan Nama ”) wajib disampaikan melalui Sistem Online dan wajib memenuhi kondisi berikut: [5]

Permohonan Nama disampaikan dengan mengisi formulir penyampaian nama yang terdiri dari: a) nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama yang diterbitkan oleh bank persepsi; dan b) nama Usaha yang diajukan; dan

Nama usaha yang diajukan wajib memenuhi kriteria berikut:

Belum dipakai secara sah oleh usaha lain dalam Sistem Online;

Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga Negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan sebagainya.

Perlu dicatat bahwa penyampaian Permohonan Nama dikenankan biaya dalam bentuk penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Biaya tersebut dibayarkan melalui bank persepsi. [6]

Persetujuan untuk menggunakan nama Usaha akan diberikan oleh Menteri secara elektronik. [7] Setiap nama Usaha yang disetujui akan berlaku selama maksimum 60 hari. [8]

Pendaftaran Pendirian

Permohonan untuk pendirian Usaha juga wajib disampaikan melalui Sistem Online dengan melengkapi formulir pendaftaran dan melampirkan beragam dokumen pendukung secara elektronik, termasuk: 1) Surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan bahwa dokumen pendaftaran Usaha telah lengkap; dan 2) Surat pernyataan yang dibuat oleh sekutu dari usaha tersebut yang memuat kebenaran informasi pemilik manfaat Usaha; dan 3) Akta Pendirian. [9]

Perlu diperhatikan bahwa permohonan ini wajib disampaikan dalam 60 hari sejak tanggal penandatanganan AD Usaha, jika tidak permohonan tidak dapat disampaikan kepada Menteri. [10]

Menteri kemudian akan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (“ SKT ”) secara elektronik. Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri SKT dan SKT tersebut kemudian wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh notaris tersebut. [11]

Pembubaran

Mengacu pada Permenkumham 17/2018, Usaha hanya dapat dibubarkan dalam kondisi berikut: [12]

Perjanjian yang bersangkutan telah berakhir:

Barang yang dipergunakan untuk tujuan Usaha telah musnah;

Tujuan Usaha telah dicapai

Kehendak para sekutu; atau

Alasan lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika ini yang terjadi, maka permohonan untuk pendaftaran pembubaran Usaha wajib disampaikan melalui Sistem Online. Permohonan tersebut wajib disampaikan dengan dokumen berikut: [13]

Akta pembubaran;

Putusan pengadilan yang menyatakan pembubaran; atau

Dokumen lain yang menyatakan pembubaran.

Permohonan Secara Nonelektronik

Permenkumham 17/2018 mengizinkan permohonan untuk pendaftaran Usaha, perubahan atas AD dan pembubaran untuk disampaikan secara manual/ offline apabila : [14]

Tempat kedudukan notaris belum tersedia jaringan internet; atau

Sistem Online tidak berfungsi sebagaimana mestinya, berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri.

Permohonan offline wajib disampaikan secara tertulis dan wajib melampirkan dokumen berikut: 1) dokumen pendukung; dan/atau 2) Surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala kantor telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan notaris tersebut belum terjangkau oleh fasilitas internet. [15]

Ketentuan Peralihan

Penting untuk dicatat bahwa Usaha yang telah terdaftar pada pengadilan negeri wajib untuk melakukan pencatatan pendaftaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permenkumham 17/2018 paling lambat satu tahun setelah Permenkumham 17/2018 berlaku. [16] Proses pencatatan ini tidak dipungut biaya. [17]

Permenkumham 17/2018 berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2018. PG

[1] Bagian Menimbang, Permenkumham 17/2018, Untuk informasi selengkapnya tentang Permenkumham 24/2018, lihat ILB 3395 .

[2] Pasal.1 (5) dan 2, Permenkumham 17/2018.

[3] Pasal. 3, Permenkumham 17/2018.

[4] Pasal. 4, Permenkumham 17/2018.

[5] Pasal. 5, Permenkumham 17/2018.

[6] Pasal. 6, Permenkumham 17/2018.

[7] Pasal. 7 (1), Permenkumham 17/2018.

[8] Pasal. 9, Permenkumham 17/2018.

[9] Pasal. 10 (1), (3) dan 12 (1-3), Permenkumham 17/2018.

[10] Pasal. 10 (2) dan (4), Permenkumham 17/2018.

[11] Pasal. 14, Permenkumham 17/2018.

[12] Pasal. 20 (2), Permenkumham 17/2018.

[13] Pasal. 20 (1) dan (3), Permenkumham 17/2018.

[14] Pasal. 21 (1), Permenkumham 17/2018.

[15] Pasal. 21 (2), Permenkumham 17/2018.

[16] Pasal. 23 (1), Permenkumham 17/2018.

[17] Pasal. 23 (3), Permenkumham 17/2018.

Prosedur Baru Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata 

{"news-date":"2018-09-24 14:16:56","news-title":"Prosedur Baru Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata ","news-content":"Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (&ldquo;Menteri&rdquo;) telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (&ldquo;Permenkumham 17/2018&rdquo;), yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 15 (3),&nbsp; Pasal 16 (3) dan Pasal 17 (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (&ldquo;Permenkumham 24/2018&rdquo;).[1]

"}

<p><a href="https://pro.hukumonline.com/a/lt5ba88f6851329">ILB: Prosedur Baru Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata</a></p>


Regulation Of The Minister Of Law And Human Rights No.17 Of 2018

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.17 Tahun 2018

Peraturan Menteri

Pusat Data

Bidang Hukum

Organisasi Badan Hukum/BUMN & BUMD

Persekutuan Perdata, Firma, & Persekutuan Komanditer

PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA

THE REGISTRATION OF LIMITED PARTNERSHIP, FIRMA PARTNERSHIP AND CIVIL PARTNERSHIP

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018

Tersedia Berbagai Solusi Sesuai Kebutuhan Anda