PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 2 TAHUN 1964

TENTANG

PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO 47 PRP TAHUN 1960 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA TENGAH DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN TENGGARA

 

UMUM

1.              Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini membagi Sulawesi dalam empat daerah pemerintahan berbentuk Daerah Tingkat I, masing-masing sebagai badan hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan keuangan sendiri.

2.              Jalan yang ditempuh ialah :

a.              memisahkan bagian Tengah dari wilayah Sulawesi Utara Tengah dan mengubah nama Daerah itu menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara ;

b.              membentuk Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, yang meliputi wilayah yang dipisahkan berdasarkan sub a;

c.              memisahkan bagian Tenggara dari wilayah Sulawesi Selatan- Tenggara dan mengubah nama Daerah itu menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan ;

d.              membentuk Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, yang meliputi wilayah yang dipisahkan berdasarkan sub c.

3.              Pada penetapan wilayah-wilayah itu diikuti pembagian wilayah berdasarkan adanya daerah administrasi para Residen koordinator. Dengan pembentukan ini organisasi koordinasi yang ada itu dihapuskan.

4.              Khususnya mengenai Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, tempat yang ditetapkan sebagai ibukota adalah ibukota keresidenan koordinasi dahulu.

5.              Jalan pikiran yang diuraikan di atas menjadi dasar pula dalam, menetapkan kedudukan para anggota DPRD-GR, Kepala Daerah dan para anggota BPH, i.c, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

6.              Untuk daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara dengan sendirinya perlu dibentuk alat perlengkapan Daerah yang baru. Sebelum pengangkatan Kepala Daerah menurut prosedur yang biasa, Presiden menunjuk seorang penguasa, seperti dimaksud pada pasal 8, yang menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Daerah tersusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

7.              Penyusunan Peraturan ini dilakukan dengan berpegang pada Undang-undang No. 47 Prp tahun 1960, seraya mengubah itu seperlunya, agar perujudan empat Daerah Tingkat I dimaksud pada dasarnya tidak berbeda dengan bentuk dan isinya. Penyeragaman isi rumah tangga Daerah dengan Daerah-daerah lain memerlukan ketentuan tersendiri.

8.              Hal yang memerlukan perhatian pula ialah penyediaan biaya untuk perlengkapan pertama organisasi Daerah yang baru dibentuk. Diharapkan bahwa dalam tempo tiga tahun keperluan itu dapat dicakupi.

9.              Keperluan perlengkapan pertama itu tidak saja meliputi organisasi Daerah Tingkat I yang bersangkutan; melainkan juga tiap organisasi dinas/jawatan vertikal, yang sebagai akibat pembentukan ini, dipecah menjadi dua organisasi yang harus dibangun secara memadai.

10.          Pada akhirnya perlu dikemukakan bahwa untuk mempercepat pembentukan ini, ditempuh jalan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

 

PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

Lihat penjelasan umum

 

Pasal 2

Lihat penjelasan umum

 

Pasal 3

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil-hasil sensus penduduk yang baru lalu.

 

Pasal 4

Lihat penjelasan umum.

 

Pasal 5

Lihat penjelasan umum.

 

Pasal 6

Lihat penjelasan umum.

 

Pasal 7

Lihat penjelasan umum.

 

Pasal 8

Lihat penjelasan umum.

 

Pasal 9

Lihat penjelasan umum.

 

Pasal 10

Cukup jelas.

 

Pasal 11

Cukup jelas.

 

Pasal 12

Cukup jelas.

 

Pasal 13

Cukup jelas.

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2619