PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 3 TAHUN 1964

TENTANG

PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang:

a.              bahwa pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 1959, Lembaran Negara No. 70 tahun 1959, perlu ditinjau kembali;

b.              bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan, daerah Sumatera Selatan perlu dibagi menjadi dua daerah pemerintahan dengan membentuk satu Daerah Tingkat I baru, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;

c.              bahwa untuk itu bagian Selatan dari wilayah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kotapraja Tanjungkarang Telukbetung perlu dipisahkan untuk dijadikan wilayah Daerah Tingkat I yang baru, yaitu Daerah Tingkat I Lampung;

d.              bahwa karena keadaan mendesak hal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

 

Mengingat:

1.              Pasal 18 dan pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar;

2.              Undang-undang No. 1 tahun 1957, Lembaran Negara tahun 1957 No. 6, seperti telah diubah dan ditambah;

3.              Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), Lembaran Negara tahun 1959 No. 129 dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) Lembaran Negara tahun 1960 No. 6;

4.              Undang-undang No. 25 tahun 1959, Lembaran Negara tahun 1959 No. 70;

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG- UNDANG NO. 25 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

(1)            Membentuk Daerah Tingkat I Lampung, yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kotapraja Tanjungkarang Telukbetung yang dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dimaksudkan dalam Undang-undang No. 25 tahun 1959, Lembaran Negara tahun 1959 No. 70.

(2)            Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-undang No. 25 tahun 1959, Lembaran Negara tahun 1959 No. 70, diubah menjadi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud ayat (1), sehingga wilayahnya meliputi:

1.              Daerah Tingkat II Musi-Banyuasin;

2.              Daerah Tingkat II Ogan-Komering Ilir;

3.              Daerah Tingkat II Ogan-Komering Ulu;

4.              Daerah Tingkat II Muara Enim;

5.              Daerah Tingkat II Lahat;

6.              Daerah Tingkat II Musi-Rawas;

7.              Daerah Tingkat II Bengkulu Utara;

8.              Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan;

9.              Daerah Tingkat II Rejang Lebong;

10.          Daerah Tingkat II Bangka;

11.          Daerah Tingkat II Belitung;

12.          Kotapraja Palembang;

13.          Kotapraja Bengkulu; dan

14.          Kotapraja Pangkal pinang.

 

Pasal 2

(1)            Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang.

(2)            Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung berkedudukan di Tanjungkarang Telukbetung.

 

Pasal 3

Dengan memperhatikan ketentuan pada Undang-undang No. 1 tahun 1957, pasal 7 ayat (1), junctis Undang-undang No. 73 tahun 1957 dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Daerah Tingkat I Lampung masing-masing terdiri atas 35 orang anggota.

 

Pasal 4

Bagi masing-masing Daerah Tingkat I dimaksud pada pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan pada Undang-undang No. 25 tahun 1959, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

 

BAB II

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan perundangan Negara atau Daerah, yang berlaku bagi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama, mutatis-mutandis berlaku bagi Daerah Tingkat I Lampung yang dibentuk berdasarkan pasal 1, sampai saat ketentuan-ketentuan itu ditambah, diganti atau dicabut.

 

Pasal 6

Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

 

Pasal 7

(1)            Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (2), pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

(2)            Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama, yang pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Daerah Tingkat I Lampung, berhenti sebagai anggota.

(3)            Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada ayat (2) diisi menurut ketentuan yang berlaku.

(4)            Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dimaksud pada ayat (2), oleh Menteri Dalam Negeri diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Lampung.

 

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku, bagi Daerah Tingkat I Lampung oleh Presiden ditunjuk penguasa yang dimaksud pada pasal 75 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957.

 

Pasal 9

(1)            Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (2), anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama tetap sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

(2)            Anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama, yang diangkat pada kedudukan itu semata-mata karena mengingat kepentingan wilayah yang kini telah diliputi Daerah Tingkat I Lampung, atas usul Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, diberhentikan sebagai anggota.

(3)            Lowongan untuk keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada ayat (2) diisi menurut ketentuan yang berlaku.

(4)            Anggota Badan Pemerintah Harian seperti dimaksud pada ayat (2) yang diberhentikan, diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian dari Daerah Tingkat I Lampung.

 

Pasal 10

(1)            Dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Daerah secara timbal-balik, Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menyerahkan kepada Kepala Daerah Tingkat I Lampung:

a.              pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Daerah Tingkat I Lampung sebagai tenaga pangkal pada saat pelaksanaan pembentukan;

b.              tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya, yang menjadi hak milik atau dikuasai oleh Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama, apabila barang-barang itu terdapat, terletak atau berfungsi dalam Daerah Tingkat I Lampung;

c.              alat pengangkutan di laut atau di sungai dan perlengkapannya;

d.              alat pengangkutan di darat;

e.              surat-surat berharga, uang, biaya untuk pengeluaran modal dan pengeluaran rutine yang telah tersedia;

f.                perkakas, perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, perpustakaan dan barang bergerak lainnya.

(2)            Penyelesaian penyerahan dimaksud pada ayat (1) seperlunya dilakukan dengan perantaraan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

 

Pasal 11

(1)            Untuk menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Daerah Tingkat I Lampung; dalam jangka waktu tiga tahun dalam anggaran belanja dan pendapatan Negara disediakan biaya yang diperlukan.

(2)            Penyediaan biaya seperti dimaksud pada ayat (1) juga diadakan untuk menyiapkan perlengkapan pertama jawatan-jawatan atau dinas-dinas Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di Daerah Tingkat I Lampung.

 

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 12

Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

 

Pasal 13

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 13 Pebruari 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO

 

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 13 Pebruari 1964

SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 8