PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 3 TAHUN 1964

TENTANG

PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

 

UMUM

1.              Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini membagi Sumatera Selatan dalam dua daerah pemerintah berbentuk Daerah Tingkat I, masing-masing sebagai badan hukum yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan keuangan sendiri.

2.              Jalan yang ditempuh ialah :

a.              memisahkan bagian Selatan dari wilayah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dengan terus memakai nama Daerah Tingkat I Sumatera Selatan bagi wilayah yang tidak dipisahkan;

b.              membentuk Daerah Tingkat I Lampung, yang meliputi wilayah yang dipisahkan berdasarkan sub a.

3.              Pada penetapan wilayah Daerah Tingkat I Lampung, diikuti batas-batas wilayah Keresidenan Lampung.

4.              Sebagai ibukota Daerah Tingkat I Lampung ditetapkan ibukota Keresidenan Lampung dahulu.

5.              Jalan pikiran yang diuraikan di atas menjadi dasar pula dalam menetapkan kedudukan para anggota DPRD-GR, Kepala Daerah dan para anggota BPH, i.c. Sumatera Selatan setelah diadakan pemisahan.

6.              Untuk Daerah Tingkat I Lampung dengan sendirinya perlu dibentuk alat perlengkapan Daerah yang baru. Sebelum diadakan pengangkatan Kepala Daerah Tingkat I menurut prosedur biasa, Presiden menunjuk seorang penguasa seperti dimaksud pada pasal 8, yang menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Daerah tersusun berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

7.              Penyusunan Peraturan ini dilakukan dengan berpegang pada Undang-undang No. 25 tahun 1959, seraya mengubah itu seperlunya, agar perujudan dua Daerah Tingkat I dimaksud pada dasarnya tidak berbeda dengan Daerah-daerah lain memerlukan ketentuan tersendiri.

8.              Hal yang memerlukan perhatian pula ialah penyediaan biaya untuk perlengkapan pertama organisasi Daerah yang baru dibentuk, Diharapkan bahwa dalam tempo tiga tahun keperluan itu dapat dicukupi.

9.              Keperluan perlengkapan pertama tidak saja meliputi organisasi Daerah Tingkat I yang bersangkutan, melainkan juga tiap organisasi dinas/jawatan vertikal, yang sebagai akibat pembentukan ini, dipecah menjadi dua organisasi yang harus dibangun secara memadai.

10.          Untuk membedakan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-undang No. 25 tahun 1959. Lembaran Negara tahun 1959 No. 70 dengan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. di mana perlu dipergunakan sebutan Sumatera Selatan lama.

11.          Pada akhirnya perlu dikemukakan, bahwa untuk mempercepat pembentukan ini, ditempuh jalan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

 

PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

Lihat penjelasan umum.

 

Pasal 2

Lihat penjelasan umum.

 

Pasal 3

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, formil anggota DPRD-GR berjumlah 32 untuk Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan 35 untuk Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat bahwa Daerah Tingkat I Sumatera Selatan lama sampai saat perubahan wilayah telah memiliki 35 anggota DPRD-GR maka wajarlah bahwa dalam kelanjutannya jumlah anggota itu tidak dikurangi.

 

Pasal 4

Lihat Penjelasan umum.

 

Pasal 5

Lihat Penjelasan umum.

 

Pasal 6

Lihat Penjelasan umum.

 

Pasal 7

Lihat Penjelasan umum.

 

Pasal 8

Lihat Penjelasan umum.

 

Pasal 9

Lihat Penjelasan umum.

 

Pasal 10

Cukup jelas.

 

Pasal 11

Cukup jelas.

 

Pasal 12

Cukup jelas.

 

Pasal 13

Cukup jelas.

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2620