PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 4 TAHUN 1963

TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 1953 TENTANG BANK TABUNGAN POS

 

UMUM

Bank Tabungan Pos, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 36 tahun 1953, selama ini berada dibawah kekuasaan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata yang menurut Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962 tentang regrouping Kabinet Kerja termasuk bidang Distribusi.

Mengingat fungsi Bank Tabungan Pos sebagai suatu lembaga keuangan yang kegiatan-kegiatannya mempunyai pengaruh dibidang moneter, maka lebih tepatlah jika Bank Tabungan Pos dimasukkan kedalam bidang Keuangan dibawah kekuasaan Menteri Urusan Bank Sentral.

Berhubung dengan itu maka dipandang perlu untuk memindahkan Bank Tabungan Pos dari bidang Distribusi dibawah kekuasaan Menteri Perhubungan Darat; Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata kedalam bidang Keuangan dibawah Menteri Urusan Bank Sentral.

Untuk itu perlu diadakan perubahan dalam Undang-undang No. 36 tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos (Lembaran Negara tahun 1953 No. 86).

Untuk sementara waktu dianggap cukup mengadakan perubahan dalam Undang-undang tersebut guna melaksanakan pemindahan Bank Tabungan Pos itu kedalam bidang Keuangan dibawah penguasaan Menteri Urusan Bank Sentral, dan guna menyesuaikan namanya dengan keadaan baru, yaitu menjadi Bank Tabungan Negara, saja.

Adapun perubahan Undang-undang No. 36 tahun 1953 termaksud diatas tidak akan menghentikan hubungan kerjasama yang selama ini ada antara Menteri Perhubungan Darat Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata c.q. Jawatan P.T.T. dengan Bank Tabungan Pos dulu atau Bank Tabungan Negara baru, antara lain dalam penyelenggaraan administratif dari kegiatan-kegiatan Bank tersebut.

Oleh karena keadaan mendesak maka segala sesuatu tersebut diatas diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

 

PASAL DEMI PASAL

 

Pasal I

Cukup jelas.

 

Pasal II

Dewan Pengawas tidak perlu lagi karena pengawasan dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia.

 

Pasal III

Untuk kepentingan anggaran pendapatan dan belanja maka pemindahan Bank Tabungan Pos ke Bidang Keuangan dibawah kekuasaan Menteri Urusan Bank sentral sebaiknya dimulai pada tanggal 1 Januari 1963, sesuai dengan dimulainya tahun anggaran baru.

 

 

Diketahui:

MENTERI/Pd, SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

A.W. SURJOADININGRAT S.H.

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2556