PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 5 TAHUN 1964

TENTANG

NILAI TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBEBASAN ATAS IMPOR

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang:

bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1963 tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi dibidang Impor (Lembaran Negara tahun 1963 No. 31) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1963 tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi dibidang Pembeaan Impor dan Ekspor (Lembaran Negara tahun 1963 No. 38) perlu disesuaikan dengan keadaan pada dewasa ini.

 

Mengingat:

1.              Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar;

2.              Undang-undang yang termaktub dalam Staatsblad 1873 No. 35, seperti telah diubah dan ditambah sejak itu, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1963.

 

Mendengar:

Presidium Kabinet Kerja dan Panitia Kerja D.P.R.G.R.

 

MEMUTUSKAN:

 

Dengan mencabut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1963 tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi di bidang Impor (Lembaran Negara tahun 1963 No. 31) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1963 tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi dibidang pembeaan Impor dan Ekspor (Lembaran Negara tahun 1963 No. 38).

 

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENANG NILAI TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBEBANAN ATAS IMPOR

 

Pasal 1

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 2 Undang- undang No. 4 Prp tahun 1959 (L.N. tahun 1959 No. 91) jo Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1959 (L.N. tahun 1959 No. 93) tentang Penetapan harga mata uang rupiah, US. $ 1 = Rp.45,- maka untuk impor diadakan nilai transaksi yang berjumlah US. $ 1 = Rp.250,-

 

Pasal 2

(1)            Tarif bea masuk yang termaksud pada pasal 1 Undang- undang yang termaktub dalam Staatsblad 1873 No. 35 ditetapkan 0, 50, 100, 300 dan 800 persen dan disusun menurut Lampiran dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, dengan ketentuan bahwa tarif-tarif dalam pos-pos yang diikat dan dimasukkan sebagai "Schedule of concession" dari "General Agreement on Tariffs and Trade" (G.A.T.T.) tetap seperti sediakala.

(2)            Bea masuk menurut tarif yang dimaksudkan dalam ayat (1)pasal ini dihitung atas dasar nilai transaksi rupiah untuk impor.

(3)            Perobahan persentasi tarif bea masuk pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 3

Atas pemberian izin devisa untuk beberapa macam barang Menteri Urusan Bank Sentral dapat menetapkan "Retribusi Khusus L.A.A.P.L.N." setelah mendengar Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

 

Pasal 4

Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dilakukan oleh Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

 

Pasal 5

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 1964.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 27 Maret 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO

 

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 27 Maret 1964

SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 29