PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 5 TAHUN 1963

TENTANG

SURAT HUTANG LANDREFORM

 

UMUM

Didalam Undang-undang Pokok Agraria (pasal 17) ditentukan, bahwa kepada para bekas pemilik tanah yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan landreform akan diberikan ganti kerugian.

Ganti kerugian itu akan diberikan sejumlah 10% dalam bentuk uang simpanan pada Bank Koperasi Tani dan Nelayan, sedang sisanya berupa surat hutang landreform (pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961).

Berhubung dengan itu, maka perlu diadakan suatu peraturan yang memberi ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan pengeluaran surat-surat hutang landreform tersebut. Karena pengeluaran surat-surat hutang landreform itu merupakan suatu cara pembayaran ganti kerugian oleh Pemerintah, maka biaya-biaya yang bersangkutan, termasuk pembayaran bunga dan pelunasannya, merupakan beban Anggaran Negara. Maka peraturan yang dimaksudkan itu haruslah berbentuk atau setingkat Undang-undang.

Oleh karena tanah-tanah yang terkena peraturan landreform itu sudah mulai dikuasai oleh Pemerintah sejak tanggal 24 September 1961 dan sebagian bahkan sudah dibagi-bagikan kepada para petani yang berhak menerimanya, maka sudah selayaknyalah kiranya jika ganti kerugian tersebut diatas kepada para bekas pemiliknya diberikan secepat mungkin yaitu dimulai pada tanggal 24 September 1963. Oleh karena pengeluaran surat-surat hutang landreform itu memerlukan persiapan yang tidak sedikit, maka terpaksalah soalnya diatur dengan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, agar pelaksanaannya dapat segera dimulai.

 

PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

a.              Pelaksanaan landreform termasuk bidang tugas Menteri Pertanian dan Agraria. Oleh karena itu Menteri Pertanian dan Agrarialah yang diberi kuasa untuk mengeluarkan surat-surat hutang landreform itu.

Sesuai dengan maksudnya sebagai cara memberikan ganti kerugian kepada para bekas pemilik tanah, maka surat-surat hutang landreform tersebut hanya akan diberikan kepada bekas pemilik tanah itu.

b.              Surat-surat hutang landreform akan dikeluarkan atas unjuk ("aantoonder") dengan maksud untuk memudahkan yang empunya untuk menguangkannya, jika ia tidak suka menunggu sampai surat hutang kepunyaannya itu datang gilirannya untuk dilunasi. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 maka pelunasan surat-surat hutang landreform tersebut akan dilakukan dalam waktu 12 tahun, terhitung 2 tahun sesudah diterimakan kepada yang bersangkutan. Setiap tahun akan ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria surat-surat hutang landreform yang manakah akan dilunasi, kalau perlu dengan cara undian. Para bekas pemilik tanah yang tidak suka menunggu sampai giliran perlunasannya datang dapat menjual surat hutang landreformnya itu kepada siapa yang suka membelinya. Pembeli inilah yang pada waktunya berhak untuk menerima pelunasan itu.

c.              Pada azasnya pelunasan itu akan diberikan berupa barang- barang modal untuk pembangunan industri, dengan maksud agar kegiatan usaha bekas pemilik tanah dialihkan dari bidang pertanian kebidang industri.

Berhubungan dengan itu dan adanya kemungkinan, bahwa jumlah barang-barang modal yang disediakan Pemerintah untuk pelunasan tersebut tidak mencukupi, maka ditetapkanlah di dalam pasal 4, bahwa para bekas pemilik tanahlah yang diberi prioritas pertama untuk menukarkan surat-surat hutang landreformnya dengan barang-barang modal itu.

Kalau masih ada sisanya baru para pemegang surat hutang landreform lainnya diberi kesempatan. Sungguhpun surat-surat hutang landreform itu atas unjuk, tetapi oleh karena pada Panitia Landreform setempat tersedia daftar dari pada nama-nama para bekas pemilik tanah, maka kiranya tidak sukar untuk menentukan, apakah seorang pemegang surat hutang landreform itu seorang bekas pemilik atau bukan. Jika persediaan barang-barang modal tidak mencukupi, maka pelunasannya akan dilakukan dengan pemberian uang tunai, sebesar nilai pari.

d.              Sementara belum dilunasi pemegang surat hutang landreform berhak atas bunga sebesar 6% setahun. Bagi mereka yang menerima surat hutang landreform pada tanggal 24 September 1963 bunga itu untuk pertama kalinya akan diberikan pada tanggal 24 September 1964. Didalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 bunga tersebut ditetapkan sebesar 3%, tetapi kiranya 6% merupakan bunga yang lebih layak.

 

Pasal 2

a.              Pelaksanaan landreform termasuk bidang tugas Menteri Pertanian dan Agraria. Oleh karena itu Menteri Pertanian dan Agrarialah yang diberi kuasa untuk mengeluarkan surat-surat hutang landreform itu.

Sesuai dengan maksudnya sebagai cara memberikan ganti kerugian kepada para bekas pemilik tanah, maka surat-surat hutang landreform tersebut hanya akan diberikan kepada bekas pemilik tanah itu.

b.              Surat-surat hutang landreform akan dikeluarkan atas unjuk ("aantoonder") dengan maksud untuk memudahkan yang empunya untuk menguangkannya, jika ia tidak suka menunggu sampai surat hutang kepunyaannya itu datang gilirannya untuk dilunasi. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 maka pelunasan surat-surat hutang landreform tersebut akan dilakukan dalam waktu 12 tahun, terhitung 2 tahun sesudah diterimakan kepada yang bersangkutan. Setiap tahun akan ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria surat-surat hutang landreform yang manakah akan dilunasi, kalau perlu dengan cara undian. Para bekas pemilik tanah yang tidak suka menunggu sampai giliran perlunasannya datang dapat menjual surat hutang landreformnya itu kepada siapa yang suka membelinya. Pembeli inilah yang pada waktunya berhak untuk menerima pelunasan itu.

c.              Pada azasnya pelunasan itu akan diberikan berupa barang- barang modal untuk pembangunan industri, dengan maksud agar kegiatan usaha bekas pemilik tanah dialihkan dari bidang pertanian kebidang industri.

Berhubungan dengan itu dan adanya kemungkinan, bahwa jumlah barang-barang modal yang disediakan Pemerintah untuk pelunasan tersebut tidak mencukupi, maka ditetapkanlah didalam pasal 4, bahwa para bekas pemilik tanahlah yang diberi prioritas pertama untuk menukarkan surat-surat hutang landreformnya dengan barang-barang modal itu.

Kalau masih ada sisanya baru para pemegang surat hutang landreform lainnya diberi kesempatan. Sungguhpun surat-surat hutang landreform itu atas unjuk, tetapi oleh karena pada Panitia Landreform setempat tersedia daftar dari pada nama-nama para bekas pemilik tanah, maka kiranya tidak sukar untuk menentukan, apakah seorang pemegang surat hutang landreform itu seorang bekas pemilik atau bukan. Jika persediaan barang-barang modal tidak mencukupi, maka pelunasannya akan dilakukan dengan pemberian uang tunai, sebesar nilai pari.

d.              Sementara belum dilunasi pemegang surat hutang landreform berhak atas bunga sebesar 6% setahun. Bagi mereka yang menerima surat hutang landreform pada tanggal 24 September 1963 bunga itu untuk pertama kalinya akan diberikan pada tanggal 24 September 1964. Didalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 bunga tersebut ditetapkan sebesar 3%, tetapi kiranya 6% merupakan bunga yang lebih layak.

 

Pasal 3

a.              Pelaksanaan landreform termasuk bidang tugas Menteri Pertanian dan Agraria. Oleh karena itu Menteri Pertanian dan Agrarialah yang diberi kuasa untuk mengeluarkan surat-surat hutang landreform itu.

Sesuai dengan maksudnya sebagai cara memberikan ganti kerugian kepada para bekas pemilik tanah, maka surat-surat hutang landreform tersebut hanya akan diberikan kepada bekas pemilik tanah itu.

b.              Surat-surat hutang landreform akan dikeluarkan atas unjuk ("aantoonder") dengan maksud untuk memudahkan yang empunya untuk menguangkannya, jika ia tidak suka menunggu sampai surat hutang kepunyaannya itu datang gilirannya untuk dilunasi. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 maka pelunasan surat-surat hutang landreform tersebut akan dilakukan dalam waktu 12 tahun, terhitung 2 tahun sesudah diterimakan kepada yang bersangkutan. Setiap tahun akan ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria surat-surat hutang landreform yang manakah akan dilunasi, kalau perlu dengan cara undian. Para bekas pemilik tanah yang tidak suka menunggu sampai giliran perlunasannya datang dapat menjual surat hutang landreformnya itu kepada siapa yang suka membelinya. Pembeli inilah yang pada waktunya berhak untuk menerima pelunasan itu.

c.              Pada azasnya pelunasan itu akan diberikan berupa barang- barang modal untuk pembangunan industri, dengan maksud agar kegiatan usaha bekas pemilik tanah dialihkan dari bidang pertanian kebidang industri.

Berhubungan dengan itu dan adanya kemungkinan, bahwa jumlah barang-barang modal yang disediakan Pemerintah untuk pelunasan tersebut tidak mencukupi, maka ditetapkanlah didalam pasal 4, bahwa para bekas pemilik tanahlah yang diberi prioritas pertama untuk menukarkan surat-surat hutang landreformnya dengan barang-barang modal itu.

Kalau masih ada sisanya baru para pemegang surat hutang landreform lainnya diberi kesempatan. Sungguhpun surat-surat hutang landreform itu atas unjuk, tetapi oleh karena pada Panitia Landreform setempat tersedia daftar dari pada nama-nama para bekas pemilik tanah, maka kiranya tidak sukar untuk menentukan, apakah seorang pemegang surat hutang landreform itu seorang bekas pemilik atau bukan. Jika persediaan barang-barang modal tidak mencukupi, maka pelunasannya akan dilakukan dengan pemberian uang tunai, sebesar nilai pari.

d.              Sementara belum dilunasi pemegang surat hutang landreform berhak atas bunga sebesar 6% setahun. Bagi mereka yang menerima surat hutang landreform pada tanggal 24 September 1963 bunga itu untuk pertama kalinya akan diberikan pada tanggal 24 September 1964. Didalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 bunga tersebut ditetapkan sebesar 3%, tetapi kiranya 6% merupakan bunga yang lebih layak.

 

Pasal 4

a.              Pelaksanaan landreform termasuk bidang tugas Menteri Pertanian dan Agraria. Oleh karena itu Menteri Pertanian dan Agrarialah yang diberi kuasa untuk mengeluarkan surat-surat hutang landreform itu.

Sesuai dengan maksudnya sebagai cara memberikan ganti kerugian kepada para bekas pemilik tanah, maka surat-surat hutang landreform tersebut hanya akan diberikan kepada bekas pemilik tanah itu.

b.              Surat-surat hutang landreform akan dikeluarkan atas unjuk ("aantoonder") dengan maksud untuk memudahkan yang empunya untuk menguangkannya, jika ia tidak suka menunggu sampai surat hutang kepunyaannya itu datang gilirannya untuk dilunasi. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 maka pelunasan surat-surat hutang landreform tersebut akan dilakukan dalam waktu 12 tahun, terhitung 2 tahun sesudah diterimakan kepada yang bersangkutan. Setiap tahun akan ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria surat-surat hutang landreform yang manakah akan dilunasi, kalau perlu dengan cara undian. Para bekas pemilik tanah yang tidak suka menunggu sampai giliran perlunasannya datang dapat menjual surat hutang landreformnya itu kepada siapa yang suka membelinya. Pembeli inilah yang pada waktunya berhak untuk menerima pelunasan itu.

c.              Pada azasnya pelunasan itu akan diberikan berupa barang- barang modal untuk pembangunan industri, dengan maksud agar kegiatan usaha bekas pemilik tanah dialihkan dari bidang pertanian kebidang industri.

Berhubungan dengan itu dan adanya kemungkinan, bahwa jumlah barang-barang modal yang disediakan Pemerintah untuk pelunasan tersebut tidak mencukupi, maka ditetapkanlah didalam pasal 4, bahwa para bekas pemilik tanahlah yang diberi prioritas pertama untuk menukarkan surat-surat hutang landreformnya dengan barang-barang modal itu.

Kalau masih ada sisanya baru para pemegang surat hutang landreform lainnya diberi kesempatan. Sungguhpun surat-surat hutang landreform itu atas unjuk, tetapi oleh karena pada Panitia Landreform setempat tersedia daftar dari pada nama-nama para bekas pemilik tanah, maka kiranya tidak sukar untuk menentukan, apakah seorang pemegang surat hutang landreform itu seorang bekas pemilik atau bukan. Jika persediaan barang-barang modal tidak mencukupi, maka pelunasannya akan dilakukan dengan pemberian uang tunai, sebesar nilai pari.

d.              Sementara belum dilunasi pemegang surat hutang landreform berhak atas bunga sebesar 6% setahun. Bagi mereka yang menerima surat hutang landreform pada tanggal 24 September 1963 bunga itu untuk pertama kalinya akan diberikan pada tanggal 24 September 1964. Didalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 bunga tersebut ditetapkan sebesar 3%, tetapi kiranya 6% merupakan bunga yang lebih layak.

 

Pasal 5

Mengingat sifat surat hutang landreform itu sebagai suatu tanda pemberian ganti kerugian, maka sesuailah kiranya dengan keinginan orang-orang yang bersangkutan, jika mereka itu diperbolehkan untuk memegang dan menyimpannya sendiri menurut cara yang dikehendakinya.

 

Pasal 6

Memperkenalkan surat-surat hutang landreform itu dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit dari Bank, akan berarti tidak sedikit menambah besarnya volume uang yang beredar, hal mana justru akan dicegah dengan cara pemberian ganti kerugian berupa surat hutang landreform yang pelunasannya dilakukan dalam waktu 12 tahun itu.

 

Pasal 7

Cukup jelas.

 

Pasal 8

Cukup jelas.

 

Pasal 9

Cukup jelas.

 

Pasal 10

Cukup jelas.

 

Pasal 11

Cukup jelas.

 

Pasal 12

Cukup jelas.

 

Pasal 13

Cukup jelas.

 

 

Diketahui:

MENTERI/Pd. SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

A.W. SURJOADININGRAT S.H.

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2557