PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 5 TAHUN 1964

TENTANG

NILAI TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBEBASAN ATAS IMPOR

 

UMUM

Dalam peraturan ini kurs dasar rupiah terhadap valuta asing tetap US.$/1.- = Rp. 45,-.

Di samping itu untuk impor, seperti halnya juga untuk ekspor, diadakan nilai transaksi yang sama tingginya, yaitu US.$ 1.- = Rp. 250,-.

Atas impor hanya diadakan satu macam pungutan, yakni bea masuk; pungutan atas rate (nilai kurs) valuta asing seperti H.P.N.,H.P.N. Tambahan, H.P.N. Khusus dan lain sebagainya dihapuskan.

 

PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

Cukup jelas.

 

Pasal 2

Apabila peraturan 26 Mei 1963 mengenal hanya tarif bea 0,50 dan 100 persen, yang dipungut atas dasar jumlah valuta resmi + H.P.N., H.P.N.-Tambahan menurut tiga golongan barang maka menurut peraturan sekarang pungutan bea masuk lebih terperinci, yakni dalam 5 tingkat bea : 0,50, 100, 300 dan 800 persen.

Yang dikenakan tarif-tarif bea masuk 0, 50, 100, 300 dan 800 persen tersebut adalah pada umumnya kategori barang-barang yang berturut-turut terperinci sebagai berikut:

0%

barang-barang yang sangat eseensiil bagi kehidupan ekonomi Indonesia;

50%

bahan baku, barang setengah jadi dan alat-alat yang diperlukan untuk pembuatan barang-barang yang akan menghasilkan valuta asing ataupun yang pembuatannya didalam negeri akan menghemat penggunaan devisa, termasuk alat-alat transport dan komunikasi;

100%

bahan baku, barang setengah jadi, dan alat-alat yang diperlukan untuk pembuatan barang-barang yang ditujukan untuk konsumsi di dalam negeri,

300%

barang-barang jadi untuk konsumsi di dalam negeri yang tidak bersifat mewah;

800%

barang-barang jadi untuk konsumsi yang bersifat mewah.

Untuk lebih dapat mempergunakan tarif bea dikemudian hari sebagai alat penting dalam melakukan politik perdagangan luar negeri dan menjamin proteksi industri dalam negeri, maka perubahan-perubahan presentase tarif bea masuk cukup bila dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian akan terjamin kecepatan tindak dari Pemerintah, tanpa pula menghilangkan musyawarah dalam Kabinet.

Prosedur perobahan presentase tarif bea masuk sedemikian itu sudah biasa dilakukan di negara-negara lain yang menjadi anggota C.C.C. (Customs Cooperation Council di brussel). Seperti diketahui Indonesia adalah anggota juga dari C.C.C.

 

Pasal 3

Cukup jelas.

 

Pasal 4

Cukup jelas.

 

Pasal 5

Cukup jelas.

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2638