LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 5 TAHUN 1964

TENTANG

NILAI TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBEBANAN ATAS IMPOR

 

 

TARIP BEA MASUK

 

PERATURAN UMUM

1.              Tarip bea masuk terdiri dari tarip minimum dan tarip maksimum. Bea masuk yang termuat dalam tarip bea masuk ini adalah menurut tarip minimum, sedangkan menurut tarip maksimum besarnya bea itu digandakan, dengan ketentuan, bahwa barang-barang yang dalam tarip minimum tersebut dibebaskan dari bea masuk dikenakan bea masuk menurut tarip maksimum sebesar lima puluh perseratus dari harga.

Dengan keputusan Presiden tarip maksimum dapat dinyatakan berlaku bagi barang-barang berasal atau didatangkan dari negeri-negeri:

a.              Yang memperlukan Indonesia tidak sepadan dengan negeri- negeri lain mengenai urusan perdagangan atau pelajaran atau memperlukan Indonesia secara yang dianggap bertentangan dengan kepentingan ekonomi Indonesia.

b.              Yang tidak telah mengadakan perjanjian tarip yang mengikat dengan Indonesia.

Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan akan menetapkan lebih lanjut peraturan mengenai penyerahan bukti dari mana asal atau didatangkan barang-barang yang akan dimasukkan, yang baginya telah dinyatakan berlaku tarip maksimum.

2.              Untuk melaksanakan tarip ini, maka barang-barang yang tidak termuat dalam tarip dan tidak dapat digolongkan di dalamnya, diperlukan sama dengan barang-barang yang tersebut didalamnya, yang mempunyai persamaan yang terbesar menurut sifatnya atau tujuan pemakaiannya.

3.              Didalam tarip ini, yang dimaksudkan dengan:

a.              "Dibungkus" (verpakt) tanpa sesuatu penjelasan lebih lanjut tentang jenis dan besarnya pembungkus, yaitu sejumlah barang sebanyak 1200 gram atau kurang di dalam suatu selubung yang seluruhnya atau hampir seluruhnya membungkus barang itu, juga apabila selubung itu hanya terbuat atau terdiri dari kertas, kain, staniol atau logam perada atau bahan lain seperti itu ataupun apabila selubung itu hanya digunakan untuk dapat memindahkan/mengangkut barang tersebut.

b.              Barang dalam bentuk tablet (terkecuali kristal dan hasil alam yang dipotong atau dicincang atau dikerjakan secara lain seperti itu, baik dikeringkan atau tidak), yaitu barang-barang yang dibuat berbentuk tablet, pel, keping, batang, pipa atau bundar atau berbentuk lain tertentu;

c.              barang dalam bentuk benang atau pipa tergulung dan barang seperti itu; dengan syarat, bahwa berat dari tiap bentuk (atau jika bentuk itu dibagi lagi dalam bagian-bagian yang lebih kecil, berat dari tiap bagian kecil) tidak melebihi 200 gram.

d.              "t.d.t." (n.a.g.) yaitu tidak disebut tersendiri dan tidak pula termasuk dalam pos lain.

e.              "d.s.d." (v.a.s.) yaitu dari segala jenis.

4.              Gambar, pigura, lukisan dan barang lain yang tidak berbingkai, akan tetapi dimasukkan bersama-sama dengan bingkai untuk itu, diperlukan sama dengan barang-barang yang berbingkai dalam melaksanakan tarip.

5.              Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan setelah mendengar Menteri yang bersangkutan dapat dengan syarat-syarat yang ditetapkan memberikan pembebasan/pengembalian sebagian atau seluruh bea masuk untuk:

a.              barang-barang untuk keperluan ibadat umum;

b.              binatang hidup, termasuk ikan, tanam-tanaman dan bahan tanaman untuk keperluan pembibitan peternakan, perikanan atau pertanian dan perkebunan;

c.              barang-barang untuk proyek Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang berupa "public utilities" yang diselenggarakan untuk kepentingan kehidupan rakyat tanpa mengutamakan pendapatan keuntungan langsung di bidang keuangan;

d.              bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi yang nyata untuk diolah dalam industri guna menghasilkan barang hasil keperluan kehidupan rakyat umum, jika pengenaan sepenuhnya dari bea masuk akan mengakibatkan beban terhadap barang hasil itu yang tidak sepadan dengan harga dan beban atas barang hasil yang serupa, yang dimasukkan;

e.              barang pembungkus dan barang jadi yang lain, yang ternyata telah diekspor kembali guna pengeksporan hasil-hasil Indonesia;

f.                barang-barang untuk pembangunan proyek yang oleh Pemerintah diakui sebagai proyek nasional, seperti monumen tugu nasional, tugu Irian Barat dsb.;

g.              barang yang berupa hadiah ataupun berdasarkan bantuan tehnik, kerja sama dan pemberian-pemberian lain dari Pemerintah dan/atau badan lain dari luar negeri kepada Pemerintah, instansi-instansi dan badan di dalam negeri jika pembiayaan barang-barang itu tidak dibebankan atas anggaran belanja Negara;

h.              barang-barang hadiah untuk pemakaian atau perlengkapan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan, seperti Universitas dsb., sekedar barang-barang itu akan dipakai habis atau akan tetap menjadi bagian perlengkapan dari lembaga yang bersangkutan, dan pembiayaan barang-barang itu tidak dibebankan atas anggaran belanja Negara;

i.                barang-barang yang ditujukan buat museum, kebon binatang dan lain-lain tempat pengumpulan serupa itu yang terbuka untuk umum guna disimpan/dipelihara di dalamnya; dan juga barang; barang yang dimasukkan oleh atau untuk badan-badan hukum umum guna penghias lapangan, jalan atau gudang umum atau barang-barang yang dimasukkan untuk diserahkan kepada badan-badan hukum umum untuk tujuan yang serupa; termasuk pula maquette-maquette yang bersangkutan, segala sesuatunya sekedar pembiayaan yang berkenaan dengan itu tidak dibebankan kepada anggaran belanja Negara.

6.              Bea masuk yang disebutkan dalam tarip adalah jumlah prosentasi dari harga barang atas dasar COST AND FREIGHT (C & F) dihitung ke dalam Rupiah menurut nilai transaksi yang ditetapkan pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1964.

7.              Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dapat, untuk pengimporan barang penumpang yang nyata bukan barang dagangan dan barang kiriman yang tiba dengan pos, kapal laut atau kapal udara, sekedar harganya tidak melebihi batas-batas sebagian atau seluruh bea masuk yang termaksud pada ayat 6 Peraturan Umum ini.

 

 

RALAT

 

1.              Pada Tp. 60 seharusnya Bea masuk 100 tarip GATT 30

2.              Pada Tp.361 ditambah "Pembagian ditiadakan"

3.              Pada Tp.363 Ketentuan khusus diubah sbb:

1.              Het van de Post uitgezonderd katoorgaren wordt belast ala linnen garen, geen weefgaren zijnde(post 359-II)

2.              Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan setelah mendengar Menteri yang bersangkutan, dapat memberikan sebagian atau seluruh pembebasan bea masuk untuk barang-barang dari pos ini yang digunakan untuk perikanan.

4.              Pada Tp. 763 Bea masuk seharusnya 50.

5.              Pada Tp. 859-II ditambah "Diubah menjadi;"

6.              Pada Tp. 879-II ditambah "Pembagian dihapuskan".

7.              Pada Tp. 905 seharusnya berbunyi:

905 Diadakan pembagian:

I                  enkel in platen, bladen, staven of stukken van cen regelmatige of bappalde vorm gesneden of gezaagd, ook gebleekt, gaslepen of gepolijst of op sportgelijke wijze aan de oppervlake bewerkt 300

II                andere waren daarvan, ook in verbinding met anderee fabrikaten, n.a.g 800

8.              Pada Tp. 906 seharusnya berbunyi

906 Diadakan pembagian:

I                  Veersehachten, zomede schrijfpennen, penseelsteeltjes en mandstukken voor sigaren- en sigarettenpijpjes en andere n.a.g. niet het karakter van galanteriewaron dragende artikelen daarvan 300

II                galanteriewaren, n.a.g. on tandenstakers en veerschachten 800

9.              Pada Tp. 907 seharusnya berbunyi:

907 Diadakan pembagian

I                  in platen, staven of stukken van een regelmatige of bapaalde vorm gasneden of gezaagd, ook gebleekt, gebeitat, geverfd, geslepen of gepolijst of op soortgelijke wijze aan de oppervlakte bewerkt. 300