PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 6 TAHUN 1964

TENTANG

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang:

a.              bahwa Badan Pemeriksa Keuangan sekarang pada hakekatnya adalah lanjutan dari Dewan Pengawas Keuangan dulu, yang dalam pelaksanaan tugasnya pada umumnya menggunakan peraturan-peraturan lama, sehingga badan itu tidak lagi memenuhi syarat-syarat dalam rangka mencapai penyelesaian tujuan Revolusi Indonesia;

b.              bahwa karena perlu membentuk suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara sedemikian rupa sehingga kedudukan wewenang dan wibawanya cukup tegas kuat, untuk dapat melakukan segala kerja karyanya dengan efektif dan sesuai dengan Haluan Negara;

c.              bahwa Badan Pemeriksa Keuangan tersebut pada huruf b perlu dibantu oleh suatu musyawarah untuk mengokohkan semua aparatur Negara dan untuk mencapai pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakyat dalam bentuk gotong-royong nasional, revolusioner dan progresif;

d.              bahwa berhubung dengan adanya Keputusan Presiden No. 29 tahun 1963 tentang Pengawasan Keuangan Negara, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 tahun 1963 tentang Badan Pemeriksa Keuangan perlu disempurnakan;

e.              bahwa karena keadaan mendesak peraturan tentang Badan Pemeriksa Keuangan perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

 

Mengingat:

1.              Pasal 23 ayat (5) dan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

2.              Ketetapan M.P.R.S. No. IV/MPRS/1963;

3.              Resolusi M.P.R.S. No. I/Res/MPRS/1963;

4.              Keputusan Presiden No. 29 tahun 1963;

5.              Indische Comptabiliteitswet (Stbl. 1925 No. 448);

6.              Instruksi Voon de Algemene Rekenkamer (Stbl. 1898. No. 164).

 

Mendengar:

Dewan Pertimbangan Agung dalam sidangnya tanggal 13 dan 14 Agustus 1963.

 

MEMUTUSKAN:

 

Dengan mencabut:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 tahun 1963, pasal-pasal 43 sampai dengan 53 Indische Comptabiliteitswet (Stbl. 1925 No. 448 dengan perubahan perubahannya) dan pasal 2 Instruksi voor de Algemene Rekenkamer (Stbl. 1898 No. 164 dengan perubahan perubahannya).

 

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

 

BAB I

BENTUK DAN SUSUNAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

 

Pasal 1

Badan Pemeriksa Keuangan terdiri dari:

1.              Seorang Pemeriksa Keuangan Agung sebagai Ketua Pimpinan;

2.              Seorang dan sebanyak-banyaknya empat orang Pemeriksa Keuangan Agung Muda sebagai anggota/anggota-anggota Pimpinan; dan

3.              Sebanyak-banyaknya enam belas anggota.

 

Pasal 2

Apabila Pemeriksa Keuangan Agung berhalangan, maka ia menunjuk salah seorang Pemeriksa Keuangan Agung Muda sebagai Pejabat Ketua Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan.

 

Pasal 3

Kedudukan hukum dan kedudukan keuangan Pemeriksa Keuangan Agung, Pemeriksa Keuangan Agung Muda dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diatur oleh Presiden.

 

Pasal 4

(1)            Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan adalah pegawai Negeri.

(2)            Kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan dapat diberikan tunjangan-tunjangan khusus yang diatur dalam peraturan tersendiri, disamping gaji dan lain-lain tunjangan yang diatur dalam P.G.P.N.

 

Pasal 5

(1)            Pemeriksa Keuangan Agung dan Pemeriksa Keuangan Agung Muda diangkat oleh Presiden dengan mengingat syarat-syarat sebagai berikut:

a.              berusia sekurang-kurangnya 35 tahun;

b.              berwarga negara Indonesia;

c.              setia terhadap Negara dan haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Panca Sila;

d.              dapat mengikuti perkembangan keadaan;

e.              mempunyai kecakapan dan/atau pengalaman di dalam bidang keuangan, kebendaharaan dan/atau administrasi negara;

f.                tidak diragukan tentang kejujurannya disegala bidang.

(2)            Mereka diberhentikan oleh Presiden:

a.              atas permohonan sendiri;

b.              apabila mereka tidak cakap dalam dan untuk melakukan tugas kewajiban mereka oleh sebab apapun;

c.              apabila mereka telah berumur 60 tahun, kecuali jika Presiden untuk kepentingan Negara menentukan lain;

d.              apabila Presiden mendapat keyakinan bahwa mereka telah melakukan atau tersangkut dalam perbuatan curang/penyelewengan.

 

Pasal 6

(1)            Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan 5 tahun.

(2)            Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden sebelum masa jabatannya berakhir dalam hal-hal tersebut pada pasal 5 ayat (2).

 

Pasal 7

(1)            Pemeriksa Keuangan Agung, Pemeriksa Keuangan Agung Muda dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak boleh, baik langsung maupun tidak langsung, menjadi pemilik seluruh atau sebagian ataupun menjadi penjamin sesuatu badan usaha yang berdasarkan perjanjian dengan anjuran untuk mendapat laba atau keuntungan dari Negara Indonesia atau Pemerintah Daerah atau Perusahaan Negara.

(2)            Mereka tidak boleh merangkap (jabatan negeri, jabatan negara lain), jabatan pada perusahaan-perusahaan swasta ataupun perusahaan negara, kecuali dengan izin khusus dari Presiden.

 

BAB II

TUGAS KEWAJIBAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

 

Pasal 8

(1)            Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara, Anggaran Pembangunan, Anggaran Kredit dan Anggaran Devisen, serta pemeriksaan atas segala pembelian, penyimpanan, penggunaan dan penjualan barang milik Negara serta pemborongan pekerjaan dan jasa diseluruh bidang sipil dan militer.

(2)            Tugas Badan Pemeriksa Keuangan termaksud pada ayat (1)pasal ini diatur lebih lanjut dalam Undang-undang tersendiri.

 

Pasal 9

(1)            Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan tiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui Presiden laporan yang memuat hasil pemeriksaannya atas perhitungan anggaran disertai daftar perhitungan-perhitungan, yang disampaikan oleh Pemerintah kepadanya dan yang disetujui olehnya.

(2)            Presiden menyampaikan laporan perhitungan anggaran dan daftar perhitungan termaksud pada ayat (1) pasal ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Penutupan Perhitungan Anggaran.

 

Pasal 10

Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan pula tiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui Presiden suatu laporan mengenai kegiatannya dalam tahun yang lampau yang disertai dengan penjelasan dari para Menteri.

 

Pasal 11

Badan Pemeriksa Keuangan memberi keterangan secukupnya mengenai hal-hal yang bertalian dengan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan/atau Menteri-menteri, baik yang diminta maupun atas inisiatif sendiri.

 

Pasal 12

Tatakerja Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

BAB III

WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

 

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas kewajibannya tersebut dalam Bab II maka Badan Pemeriksa Keuangan dapat menggunakan tenaga-tenaga di luar Badan tersebut.

 

Pasal 14

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang- undang No. 23 Prp tahun 1960 tentang Rahasia Bank maka setiap orang dan semua Instansi Negara, Perusahaan Negara/Daerah/Swasta, Bank Pemerintah/Daerah/Swasta dan Perusahaan/ Bank Campuran Negara/Daerah dan Swasta diwajibkan memberi keterangan yang diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan berhubung dengan penunaian tugas Badan tersebut.

 

BAB IV

SUMPAH JABATAN

 

Pasal 15

(1)            Sebelum memangku jabatannya, maka Pemeriksa Keuangan Agung, Para Pemeriksa Keuangan Agung Muda dan para Anggota Pemeriksa Keuangan mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dipeluknya, atau mengucapkan janji.

Ucapan sumpah dimulai dengan kata-kata "Demi Allah" bagi mereka yang beragama Islam, sedang bagi mereka yang beragama lain dari agama Islam pemakaian kata-kata "Demi Allah" disesuaikan dengan kebiasaan agamanya masing-masing.

(2)            Sumpah/janji termaksud pada ayat (1) pasal ini selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah (saya berjanji) bahwa saya, untuk menjadi Pemeriksa Keuangan Agung/Pemeriksa Keuangan Agung Muda/Anggota Badan Pemeriksa Keuangan langsung atau tak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan ataupun tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (saya berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak menerima atau akan menerima langsung ataupun tak langsung, dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah (saya berjanji) setia kepada Undang-undang Dasar dan berusaha dengan sekuat tenaga menunaikan tugas pekerjaan saya dalam jabatan ini dengan penuh rasa tanggung jawab pada diri sendiri dan terhadap Nusa dan Bangsa, sesuai dengan Haluan Negara".

 

BAB V

KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS

 

Pasal 16

Peraturan tata tertib Badan Pemeriksa Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 17

(1)            Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai suatu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2)            Susunan Sekretariat termaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dengan keputusan Presiden.

 

BAB VI

PERATURAN PIDANA

 

Pasal 18

(1)            Barang siapa yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan termaksud pada pasal 14 atau memberikan keterangan palsu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,-

(2)            Barang siapa dengan sengaja mempergunakan keterangan yang diperolehnya pada waktu menunaikan tugas Badan Pemeriksa Keuangan, dengan melampaui batas tugas itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000,-

(3)            Barang siapa yang dengan melawan hukum menghindarkan diri untuk memberikan keterangan termaksud pada pasal 14 dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.500.000,-

(4)            Perbuatan tersebut pada ayat 1 sampai dengan 3 pasal ini adalah kejahatan.

 

BAB VII

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 19

Hal-hal mengenai Badan Pemeriksa Keuangan yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 20

Selama Presiden belum mengangkat pejabat-pejabat termaksud pada pasal 1, maka Badan Pemeriksa Keuangan yang ada sekarang terhitung mulai tanggal 12 Oktober 1963 meneruskan pekerjaannya berdasarkan Peraturan yang masih berlaku.

 

Pasal 21

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 2 Mei 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO

 

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 2 Mei 1964

SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 41