PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 8 TAHUN 1963

TENTANG

PEMASUKAN DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang:

a.              bahwa dalam rangka usaha mendedollarisasikan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau seperti termaksud dalam Penetapan Presiden No. 9 tahun 1963 dan dalam rangka menuju pada kesatuan dan stabilisasi Ekonomi Nasional dianggap perlu untuk segera memasukkan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau ke dalam Daerah Pabean Indonesia:

b.              bahwa karena keadaan memaksa/mendesak soal tersebut perlu dengan segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

 

Mengingat:

1.              Pasal 5 ayat 1 yo pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar;

2.              Pasal 9 Indische Tariefwet (S. 1873 No. 35) yo Tariefordon nantie (S. 1910 No. 628) sebagaimana telah diubah dan di tambah, terakhir dengan Lembaran Negara tahun 1951 No. 102;

3.              Peraturan Presiden No. 6 tahun 1963;

4.              Ordonansi Cukai Minyak Bumi (Staatsblad 1886 No. 249 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Lembaran Negara tahun 1956 No.79);

Ordonansi Cukai Bir (Staatsblad 1931 No.488 dan 489 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Lembaran Negara tahun 1961 No. 3);

Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517):sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 14 Prp tahun 1959);

Ordonansi Cukai Gula (Staatsblad 1933 No.351 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Lembaran Negara tahun 1958 No. 135;

5.              Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.11 tahun 1961 tanggal 3 Agustus 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 49) yo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 14 tahun 1962 tanggal 3 Agustus 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No.52).

 

Mendengar:

Menteri Pertama. Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Menteri Urusan Pendapatan Pembiayaan dan Pengawasan Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Perdagangan.

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASUKAN DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU KEDALAM DAERAH PABEAN INDONESIA, SEBAGAI BERIKUT

 

Pasal 1

Daerah tingkat II Kepulauan Riau dinyatakan sebagai bagian dari Daerah Pabean Indonesia yang termaksud dalam pasal pertama dari Tarief ordonnantie tersebut.

 

Pasal 2

(1)            Di dalam Daerah tingkat II Kepulauan Riau dipungut bea masuk menurut peraturan data Indische Tariefwet (B.1873 No. 35) sebagaimana telah diubah dan ditambah. terakhir dengan Lembaran Negara tahun 1957 No, 52 dan berdasarkan Tarip Bea Masuk yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 38) dengan ketentuan bahwa jumlah bea masuk yang ditetapkan di dalam Tarip Bea Masuk tersebut sebesar 50% dan 100% dipungut masing-masing 10% (sepuluh prosen) dan 20% (dua puluh prosen).

(2)            Pemungutan Hasil Perdagangan Negara dan Hasil Perdagangan Negara Tambahan yang termasuk pada pasal 1 ayat (1) dan (3) dari Peraturan Presiden No. 6 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 31) dan Sumbangan Wajib Istimewa yang termaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 14 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No.52) tidak dilakukan atas pemasukan barang-barang ke dalam Daerah tingkat II Kepulauan Riau.

 

Pasal 3

Atas pengeluaran barang dari Daerah tingkat II Kepulauan Riau tidak dikenakan bea keluar terkecuali atas pengeluaran minyak bumi dan hasil-hasilnya keluar negeri dikenakan bea keluar sebesar 10% (sepuluh prosen) dari harga f.o.b. jika bea keluar itu belum ada dikenakan dibagian-bagian lainnya dari daerah Pabean Indonesia.

 

Pasal 4

(1)            Atas pemasukan barang-barang disebutkan di bawah ini ke Daerah tingkat II Kepulauan Riau dikenakan cukai di samping bea masuk yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini sebesar yang dicantumkan dibelakang nama jenis masing-masing barang:

-                Bir sebagai dimaksud dalam ordonansi Cukai Bir (Staatsblad 1931 No. 488 dan 489): K.R. Rp. 0.06 setiap liter.

-                Gula sebagai yang dimaksud dalam ordonansi Cukai Gula (Staatsblad 1933 No. 351): K.R. Rp. 0,05 setiap Kg.

-                Minyak bumi sebagai yang dimaksud dalam ordonansi Cukai Minyak- Bumi (Staatsblad 1886 No. 249): K.R. Rp. 0.01 setiap liter kerosine.

-                K.R. Rp. 0,10 setiap. liter bensin dan minyak- bumi sejenis itu.

-                Hasil tembakau sebagai yang dimaksud dalam ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517).

-                60% dari harga eceran sigaret dan tembakau iris.

-                35% dari harga eceran hasil tembakau lainnya.

-                Minuman keras yang mengandung alkohol sebagai yang termaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No. 11 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun. 1962 No. 49): K.R. Rp. 1,50 setiap liter.

Minimum gazeuse, saribuah, anggur dan sebagainya yang tidak mengandung alkohol sebagai yang termaksud dalam pasal 4 sub 1 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 11 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 49); K.R. Rp. Rp. 0.03 setiap liter.

(2)            Barang-barang yang telah dikenakan cukai seperti termaksud pada ayat (1) pasal ini, jika didatangkan kebagian-bagian lainnya dari Daerah Pabean Indonesia, tidak dikenakan lagi cukai atau S.W.I., seperti yang berlaku dibagian-bagian lain itu.

(3)            Barang-barang yang telah dikenakan cukai dan/atau S.W.I. di dalam bagian-bagian lainnya dari Daerah Pabean Indonesia menurut peraturan-peraturan yang berlaku dibagian-bagian itu tidak dikenakan cukai lagi, bilamana dimasukkan ke Daerah tingkat II Kepulauan Riau.

(4)            Peraturan-peraturan Cukai dan/atau S.W.I. yang berlaku dibagian-bagian lainnya dari Daerah Pabean Indonesia pada waktu mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tidak berlaku untuk Daerah tingkat II Kepulauan Riau.

(5)            Dalam hal barang-barang dari jenis-jenis yang wajib Cukai seperti disebutkan dalam ayat (1) pasal ini dihasilkan di Daerah tingkat II Kepulauan Riau, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dapat menyatakan sebagian atau seluruh Peraturan yang termaksud dalam ayat (4) pasal ini berlaku juga di Daerah tingkat II Kepulauan Riau mulai tanggal yang ditetapkannya.

 

Pasal 5

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dan untuk pencegahan penyalahgunaan ketentuan-ketentuannya. diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

 

Pasal 6

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 10 Nopember 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 22 Oktober 1963

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO

 

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 21 Oktober 1963

SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 102