PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 9 TAHUN 1963

TENTANG

PENANGGUHAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA-BEA DAN CUKAI-CUKAI DI DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang:

a.              bahwa dianggap perlu untuk sementara melihat perkembangan perekonomian di daerah Tingkat II Kepulauan Riau menangguhkan pemungutan bea-bea dan cukai-cukai seperti telah ditetapkan dalam pasal-pasal 2, 3 dan 4 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 8 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 102) tentang Pemasukan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau ke dalam Daerah Pabean Indonesia;

b.              bahwa berhubung dengan kemungkinan keadaan yang mendesak dikemudian hari perlu menentukan Pejabat yang diberi wewenang untuk menentukan bila dan sampai seberapa jauh penangguhan yang dimaksudkan pada a di atas ini dapat dihapuskan.

 

Mengingat:

pasal 5 ayat 1 yo. pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar.

 

Mendengar:

Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, Menteri Urusan Anggaran Negara dan Menteri Perdagangan.

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGUHAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA-BEA DAN CUKAI-CUKAI DI DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU, SEBAGAI BERIKUT:

 

Pasal 1

Pelaksanaan pemungutan bea-bea dan cukai-cukai seperti yang ditetapkan dalam pasal-pasal 2, 3 dan 4 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 8 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 102, Tambahan Lembaran Negara No. 2594) tentang Pemasukan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau ke dalam Daerah Pabean Indonesia, ditangguhkan sampai waktu yang akan ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini,

 

Pasal 2

Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan diberi wewenang untuk mengatur lebih lanjut tentang bilamana dan sampai seberapa jauh penangguhan pemungutan bea-bea dan cukai-cukai seperti ditetapkan dalam pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat dihapuskan dan menetapkan besarnya bea-bea dan cukai-cukai tersebut sesuai dengan perkembangan keadaan.

 

Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

 

Pasal 4

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 Nopember 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 4 Nopember 1963

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO

 

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 4 Nopember 1963

SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 106