PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 8 TAHUN 1963

TENTANG

PEMASUKAN DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA

 

UMUM

Dalam rangka konfrontasi dengan apa yang dinamakan Malaysia berkenaan dengan diputuskannya segala hubungan lalu lintas Perekonomian dengan daerah-daerah tersebut, Presiden/Pemimpin Besar Revolusi pada tanggal 21 September 1963 telah memberi amanat komando kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mentaati dan melaksanakan keputusan itu dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab. Keputusan-keputusan itu antara lain:

1.              Memutuskan segala hubungan lalu lintas perekonomian dengan daerah-daerah yang menamakan dirinya "Malaysia", terutama Malaya dan Singapore.

2.              Merupiahkan/dedollarisasi daerah Kepulauan Riau.

Berhubung dengan itu perlu dengan segera diadakan tindakan-tindakan penampungan, pengawasan dan pengamanan dari segala persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh keadaan konfrontasi dan dedollarisasi tersebut.

Seperti diketahui hingga saat ini Kepulauan Riau terletak di luar daerah Pabean Indonesia. Ini berarti, bahwa segala pengawasan tidak dilakukan untuk barang-barang yang dimasukkan ke dalam dan dikeluarkan dari kepulauan Riau.

Kepulauan Riau ini dahulu tidak dimasukkan "Tolgebied" (daerah pabean) Indonesia karena ongkos penjagaan douane dipandang demikian besar hingga tidak sesuai lagi dengan kepentingan-kepentingan fiskal yang tidak dicapai, selain dari itu banyak hal-hal yang dipandang menyulitkan untuk memasukkan ke dalam tolgebied.

Akan tetapi pada saat sekarang dilihat secara keseluruhan, baik di bidang politis maupun di bidang sosial ekonomis dan idealisme sebagai Negara dan Bangsa Kesatuan dan sehubungan pula dengan dedollarisasi daerah tersebut sangat diperlukan adanya pengawasan, sehingga alasan biaya yang mahal itu tidak tepat lagi. Cara yang tepat untuk menjalankan pengawasan dengan memasukkan daerah itu ke dalam Daerah Pabean Indonesia.

Maka sehubungan dengan "dedollarisasi" daerah Kepulauan Riau pula mengingat kemampuan pengawasan yang merupakan syarat mutlak untuk memasukkan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau ke dalam Daerah Pabean Indonesia.

Dengan pemasukan daerah Riau ke dalam daerah Pabean Indonesia, maka seluruh perairan diantara pulau-pulau itu tidak lagi merupakan daerah bebas, sehingga lalu lintas barang-barang di daerah itu perlu memenuhi formalitas-formalitas Bea dan Cukai seperti yang berlaku dibagian-bagian lain dari Indonesia. Hal ini mengakibatkan pula, bahwa garis pengawasan Bea dan Cukai terhadap pemasukan/pengeluaran, barang-barang dari/keluar negeri menjadi lebih pendek, sehingga penjagaan menjadi lebih mudah.

Selanjutnya pemasukan ke dalam daerah Pabean Indonesia ini melibatkan perlu diadakan peraturan-peraturan tentang pemungutan bea masuk, bea keluar dan cukai, termasuk S.W. I. seperti berlaku dibagian-bagian lain di daerah Pabean Indonesia yang diharapkan memberikan hasil-hasil untuk menambah pendapatan Negara.

 

PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

Cukup jelas.

 

Pasal 2

Ayat 1

Oleh karena mata uang yang berlaku di daerah Kepulauan Riau seperti ditetapkan dalam Penetapan Presiden No. 9 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 98) adalah rupiah khusus yang nilai lawannya lebih tinggi dari mata uang rupiah yang berlaku di bagian Indonesia lainnya, terkecuali Irian Barat, maka pemungutan-pemungutan bea masuk, H.P.N. dan H.P.N. Tambahan seperti yang berlaku dibagian-bagian Indonesia itu tidak tepat, sehingga untuk Daerah Tingkat II Kepulauan Riau perlu diadakan peraturan khusus mengenai jumlah pemungutan atas barang yang diimport. Penetapan bea masuk sejumlah 0%, 10% dan 20% atas masing-masing golongan barang dianggap pada waktu ini dapat dipertanggungjawabkan.

 

Ayat 2

Berhubung uang K.R. Rp. mempunyai nilai lawan resmi yang tinggi dibanding dengan rupiah yang berlaku di Daerah Pabean Indonesia lainnya, maka dianggap pengenaan H.P.N., H.P.N.-Tambahan dan S.W.I. mobil sebagai beban yang terlalu berat dan karena itu tidak dipungut selama barang-barang yang bersangkutan berada di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau. Dikandung maksud untuk mengenakan pembebanan-pembebanan yang dimaksudkan ini apabila barang-barang yang bersangkutan dibawa masuk kebagian-bagian lain dari Daerah Pabean Indonesia.

 

Pasal 3

Tidak dikenakannya bea keluar atas barang-barang yang di export dari Daerah Tingkat II Kepulauan Riau, adalah sesuai dengan keadaan dibagian-bagian lain di Daerah Pabean Indonesia sehubungan dengan usaha export drive.

 

Pasal 4

Sesuai penjelasan mengenai pasal 2 ayat (1), maka pemungutan cukai-cukai dan S.W.I. seperti yang berlaku dibagian-bagian lain di Daerah Pabean Indonesia, terkecuali Irian Barat, akan diperlakukan juga di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau akan tetapi dengan tarip-tarip yang khusus.

 

Pasal 5

Cukup jelas.

 

Pasal 6

Cukup jelas.

 

 

Mengetahui:

PEJABAT SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

A.W. SURJOADININGRAT S.H.

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2594