PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 6 TAHUN 1964

TENTANG

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

 

UMUM

Peraturan dalam Indische Comptabiliteitswet (I.C.W) tentang Algemene Rekenkamer, yang berlaku bagi Badan Pemeriksa Keuangan, sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Ekonomi Terpimpin menghendaki adanya rencana pembangunan yang menyebabkan perlu disusunnya suatu anggaran moneter, yang terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (routine dan pembangunan), Anggaran Kredit yang meliputi kredit pada badan-badan Pemerintah dan swasta, serta Anggaran Devisa, yang menggambarkan ancer-ancer penghasilan, dan rencana penggunaan devisen Negara.

Di samping itu Ekonomi Terpimpin mewajibkan penyusunan progress report dari pada pelaksanaan rencana. Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin mengharuskan ikut campurnya Pemerintah di dalam ekonomi, sedang Perusahaan-perusahaan Negara harus diperkembangkan hingga mencapai kedudukan komando, yang menjamin perkembangan Revolusi dari tahap nasional demokratis untuk memasuki tahap Sosialisme Indonesia.

Semuanya ini menyebabkan perlunya ada suatu sistim pengawasan dan/atau pemeriksaan yang dapat bekerja secara preventif maupun progresif. Kalau hal-hal yang bertalian dengan tindakan-tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Urusan Pengawasan Keuangan pada Departemen Pendapatan. Pembiayaan dan Pengawasan, yang bekerja secara preventif sudah diatur dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 1963 tentang Pengawasan Keuangan Negara, maka kedudukan dan wewenang aparatur Negara yang diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan yang bekerja secara represif itu perlu diatur kembali.

Keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan antara lain tercermin di dalam amanat-amanat Presiden Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Prama Arta, serta didalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara  No. II/MPRS/ 1960 dan Resolusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/Res/MPRS/ 1963.

Di dalam memikirkan untuk memberikan wewenang yang cukup menyeluruh kepada Badan Pemeriksa Keuangan dianggap perlu dengan ketentuan Undang-undang memberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan jaminan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan, sehingga meliputi penelitian apakah pengeluaran-pengeluaran uang Negara (termasuk devisa Negara) itu sesuai dengan ketentuan Anggaran Moneter, dengan kenyataan pengeluaran sesungguhnya dan betul-betul bermanfaat bagi pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi dan kemakmuran rakyat seperti yang direncanakan.

Untuk memperbesar daya gerak dari daya pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, maka selanjutnya dirasa perlu untuk mengikut sertakan dalam melaksanakan pemeriksaan yang menyeluruh tokoh-tokoh rakyat yang terorganisasi, sehingga dengan demikian terjamin pula sosial support dan sosial control.

 

PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

Nama penjabat-penjabat pada Badan Pemeriksa Keuangan disesuaikan dengan nama-nama yang ada pada Kejaksaan Agung, yaitu Jaksa Agung dan Jaksa-jaksa Agung Muda, Badan Pemeriksa Keuangan merupakan suatu badan kolektif yang terdiri dari seorang Pemeriksa Keuangan Agung dan beberapa orang Pemeriksa Keuangan Agung Muda, masing-masing sebagai Ketua Pimpinan dan Anggota Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, yang dalam menunaikan tugasnya dibantu oleh beberapa orang Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam hubungan ini diperingatkan pada Amanat Presiden Ambeg Parama Arta,,susunan Badan Pemeriksa Keuangan menegaskan sebagai berikut:

Seperti pemikiran dalam pembaharuan dan penyempurnaan Aparatur Perencanaan Pembangunan, juga Badan Pemeriksa Keuangan ini dipikirkan untuk disusun atas tenaga-tenaga ahli administrasi dan keuangan di samping tenaga-tenaga yang mempunyai dukungan masyarakat, agar tercapailah pelaksanaan pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakyat dalam kegotong-royongan Nasional yang terorganisasi.

 

Pasal 2

Cukup jelas.

 

Pasal 3

Cukup jelas.

 

Pasal 4

Cukup jelas.

 

Pasal 5

Ayat (1)

Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Mahkamah Agung,

Ayat (2)

Perbuatan curang penyelewengan itu formil yuridis kadang-kadang sukar dibuktikan, akan tetapi apabila Presiden yakin bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan curang/ penyelewengan, maka Presiden dapat memberhentikan orang itu.

 

Pasal 6

Ayat (1)

Masa jabatan 5 tahun diadakan untuk kepentingan Kontinuitas pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

 

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Semua penjabat pada Badan Pemeriksa Keuangan alakadarnya perlu memusatkan perhatian mereka kepada pengamatan, pengawasan dan pemeriksaan yang ditugaskan kepada mereka, sehingga tidak boleh dipengaruhi oleh fikiran akan kepentingan-kepentingan lain.

 

Pasal 8

Ayat (1)

Tugas Badan Pemeriksa Keuangan ini mencakup pengawasan dan pemeriksaan atas pembelian-pembelian untuk keperluan Negara dan/atau untuk Perusahaan Negara, agar supaya perhitungan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Selama belum dapat disusun Anggaran Kredit dari Anggaran Devisa, maka dengan Anggaran Kredit dan Anggaran Devisa diartikan rencana Kredit dan rencana Devisa.

 

Ayat (2)

Cukup jelas.

 

Pasal 9

Cukup jelas.

 

Pasal 10

Cukup jelas.

 

Pasal 11

Cukup jelas.

 

Pasal 12

Cukup jelas.

 

Pasal 13

Cukup jelas.

 

Pasal 14

Berhubung pentingnya rahasia Bank dalam usaha Pemerintah mengerahkan segala funds and forces yang progresif, maka jaminan rahasia Bank disinipun perlu ditegaskan.

 

Pasal 15

Cukup jelas.

 

Pasal 16

Cukup jelas.

 

Pasal 17

Cukup jelas.

 

Pasal 18

Kejahatan ini mengandung unsur pemalsuan (memberikan keterangan palsu), dan oleh karena maksimum hukuman diselaraskan dengan pasal 263 K.U.H.P. (tentang pemalsuan Surat maksimum 6 tahun penjara). Mengingat pula perlunya daya pencegah yang efektif terhadap tindak pidana yang merugikan negara serupa itu, maka supaya masyarakat insaf benar perbuatan yang sedemikian itu tidak boleh dipidana ringan.

 

Pasal 19

Cukup jelas.

 

Pasal 20

Ketentuan ini perlu diberikan untuk memungkinkan dilakukan pekerjaan-pekerjaan pemeriksaan selama Badan Pemeriksa Keuangan belum dapat diangkat menurut peraturan baru ini.

 

Pasal 21

Cukup jelas.

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2645