UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 1998

TENTANG

JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang:

a.              bahwa ekonomi nasional saat ini sedang mengalami krisis moneter yang sangat berat;

b.              bahwa krisis moneter tersebut tercermin pada merosotnya kepercayaan masyarakat di dalam dan di luar negeri terhadap mata uang rupiah dan perbankan nasional;

c.              bahwa karena itu dipandang perlu untuk mengembalikan secepatnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dan perbankan nasional;

d.              bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk memberi jaminan Pemerintah Republik Indonesia atas kewajiban pembayaran bank umum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

 

Mengingat:

1.              Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2.              Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 1968, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

3.              Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 1992; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

4.              Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

 

Pasal 1

Pemerintah memberi jaminan bahwa kewajiban pembayaran Bank Umum kepada para pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi.

 

Pasal 2

(1)            Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Bank Umum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

(2)            Kewajiban pembayaran yang dijamin Pemerintah meliputi kewajiban dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.

(3)            Jaminan atas kewajiban dalam mata uang asing diberikan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pasar pada hari pembayaran.

 

Pasal 3

Syarat, tatacara dan ketentuan lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia.

 

Pasal 4

Menteri Keuangan melaporkan dari waktu ke waktu perkembangan pelaksanaan Keputusan Presiden ini kepada Ketua Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.

 

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian jaminan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dilakukan sebuah lembaga yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri.

 

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 26 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

SOEHARTO

 

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 26 Januari 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

MOERDIONO

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 29