KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 1987

TENTANG

PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO AN AMANDEMENT TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION (ARTICLE 83 BIS)

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang:

a.              bahwa di Montreal, Canada, pada tanggal 6 Oktober 1980 telah diterima Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation (Article 83 bis), yang merupakan hasil dari sidang umum ke-23 Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization);

b.              bahwa dengan penambahan Pasal 83 bis pada Konvensi Penerbangan Sipil Internasional 1944 tersebut, akan mempermudah proses pelimpahan tanggung jawab negara penyewa dan negara yang menyewakan pesawat udara dalam hal pengoperasian udara secara internasional;

c.              bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Keputusan Presiden.

 

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION (ARTICLE 83 BIS)

 

Pasal 1

Mengesahkan Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation (Article 83 bis), yang telah diterima pada sidang umum ke-23 Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization) di Montreal, Canada, pada tanggal 6 Oktober 1980, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

 

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 1 Juli 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEHARTO

 

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 1 Juli 1987

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUDHARMONO, SH

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1987 NOMOR 26