KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 162/M TAHUN 2000

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 

Menimbang:

a.              Bahwa berdasarkan Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/I/2000, tanggal 18 Januari 2000, dan sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, perlu mengangkat Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan tahun 2000-2005;

b.              Bahwa mereka yang namanya tercantum pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor KD.02/2235/DPR RI/2000, tanggal 31 Mei 2000 dan dianggap memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan tahun 2000-2005.

 

Mengingat:

1.              Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945;

2.              Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);

3.              Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

PERTAMA:

Mengangkat dalam keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan Tahun 2000-2005, masing-masing:

1.              Sdr. Dr. Didik Junaedi Rachbini - sebagai Anggota;

2.              Sdr. Ir. H. Tadjuddin Noersaid - sebagai Anggota;

3.              Sdr. Faisal Hasan Basri, S.E., M.A. - sebagai Anggota;

4.              Sdr. Dr. Syamsul Maarif, S.H.,LL.M. - sebagai Anggota;

5.              Sdr. Nabiel Makarim - sebagai Anggota;

6.              Sdr. Ir. H. Moh.Iqbal - sebagai Anggota;

7.              Sdr. Dr. Pande Raja Silalahi - sebagai Anggota;

8.              Sdr. Soy Martua Pardede, S.E. - sebagai Anggota;

9.              Sdr. Erwin Syahril, S.H. - sebagai Anggota;

10.          Sdr. Dr. Ir. Bambang Purnomo Adiwiyoto, M.Sc. - sebagai Anggota;

11.          Sdr. Dr. Ir. Sutrisno Iwantono, M.A. - sebagai Anggota.

 

KEDUA:

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini diserahkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

 

KETIGA:

Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

 

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1.              Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;

2.              Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;

3.              Ketua Dewan Pertimbangan Agung;

4.              Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

5.              Ketua Mahkamah Agung;

6.              Para Menteri Negara Kabinet periode Tahun 1999-2004;

7.              Para Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen;

8.              Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta.

 

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

 

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 7 Juni 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ABDURRAHMAN WAHID