PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 1965

TENTANG

PENGAMANAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PENTING MILIK SWASTA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang:

a.              bahwa di dalam rangka menyelamatkan Revolusi maka oleh Pemerintah dapat diambil tindakan-tindakan pengamanan secara khusus terhadap perusahaan-perusahaan penting milik Swasta, yang menguasai hajat hidup orang banyak;

b.              bahwa untuk itu perlu diberikan landasan hukum di dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Penetapan Presiden.

 

Mengingat:

1.              Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar;

2.              Penetapan Presiden Nomor111 tahun 1963.

 

Mendengar:

Presidium Kabinet Republik Indonesia.

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

PENETAPAN PRESIDEN TENTANG PENGAMANAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PENTING MILIK SWASTA

 

Pasal 1

(1)            Terhadap perusahaan-perusahaan milik swasta yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, oleh Pemerintah dapat diambil tindakan-tindakan pengamanan secara khusus, dengan tujuan agar fungsi perusahaan-perusahaan yang bersangkutan dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.

(2)            Dengan perusahaan tersebut pada ayat (1) pasal ini dimaksudkan pula segala kekayaan yang ada padanya termasuk alat-alat, spare-parts, persediaan bahan baku ataupun bahan jadi dan sebagainya.

(3)            Tindakan pengamanan tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat bersifat:

a.              pengawasan oleh Pemerintah atas perusahaan yang bersangkutan;

b.              pengaturan dan pengelolaan perusahaan yang bersangkutan oleh Pemerintah dengan tidak mengurangi hak milik yang bersangkutan.

 

Pasal 2

(1)            Tindakan pengamanan tersebut pasal 1 ayat (1) dapat pula bersifat pengambilan-alih hak milik atas perusahaan yang bersangkutan.

(2)            Syarat-syarat pengambil-alih diatur dalam suatu Peraturan Presiden.

 

Pasal 3

(1)            Pelaksanaan pengaman perusahaan-perusahaan yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 1 dan 2 diserahkan kepada Menteri-menteri yang bersangkutan.

(2)            Di dalam melaksanakan tindakan-tindakan pengamanan tersebut pada ayat (1) pasal ini maka Menteri atau Menteri-menteri yang bersangkutan dapat meminta bantuan pada Pepelrada.

 

Pasal 4

(1)            Perusahaan-perusahaan yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 1 dan 2 ditunjuk dengan Peraturan Presidium Kabinet atas usul Menteri atau Menteri-menteri yang bersangkutan.

(2)            Di dalam Peraturan Presidium tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan pula:

a.              sifat daripada tindakan pengamanan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 ayat (1);

b.              Menteri atau Menteri-menteri yang diserahi melaksanakan pengamanan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 3;

c.              ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan tindakan pengamanan terhadap perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.

 

Pasal 5

Barang siapa menaati atau dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan tindakan pengamanan yang dilakukan menurut ketentuan Penetapan Presiden ini dan Peraturan-peraturan Presidium yang dimaksudkan dalam pasal 4 dapat dikenakan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden Nomor 11 tahun 1963.

 

Pasal 6

Penetapan Presiden ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 20 November 1965

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO

 

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 20 November 1965

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MOHD. IHCSAN

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 97