Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018
PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI, RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN, ATAU RANCANGAN PERATURAN DARI LEMBAGA NONSTRUKTURAL OLEH PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018
PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUK DI DAERAH OLEH PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1932 K/70/MEM/2018 Tahun 2018
PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR OBAT DAN MAKANAN
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2018 Tahun 2018
TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018
PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT, KABUPATEN LOMBOK UTARA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, KABUPATEN LOMBOK TIMUR, KOTA MATARAM, DAN WILAYAH TERDAMPAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/18/PADG/2018 Tahun 2018
TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA