Kategori
  • Jumlah Peraturan ID  3   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  25   EN  3
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  2   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  45   EN  4
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  43   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  1   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  10   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Putusan ID  2205      EN  0
    Sub Kategori  508
  • Jumlah Putusan ID  37959      EN  0
    Sub Kategori  159
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 ID   EN 
PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2016 ID  
INSENTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL
Nota Kesepahaman Antara Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Nomor : M.HH-14.HM.05.02; 421/M.KOMINFO/111.03.02/5/2015 Tahun 2015 ID  
SOSIALISASI, PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11/M-DAG/PER/3/2010 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, CAKRAM OPTIK KOSONG, DAN CAKRAM OPTIK ISI
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/PER/2/2012 Tahun 2012 ID  
PUSAT MANAJEMEN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 ID  
KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, CAKRAM OPTIK KOSONG, DAN CAKRAM OPTIK ISI
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/4/2005 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU DAN CAKRAM OPTIK
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 ID  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 ID  
PEDOMAN PENGECUALIAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PERJANJIAN YANG BERKAITAN DENGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
Keputusan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi Dan Telematika Departemen Perindustrian Nomor 13/IATT/KEP/7/2008 Tahun 2008 ID  
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KLINIK KONSULTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32/M-IND/PER/4/2007 Tahun 2007 ID  
PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/6/2006 Tahun 2006 ID  
PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 ID  
PEMBENTUKAN TIM NASIONAL PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERT/SR.120/2/2006 Tahun 2006 ID  
SYARAT PENAMAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN
Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tahun 2005 ID  
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 Tahun 2005 ID  
KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, DAN CAKRAM OPTIK
Keputusan Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Nomor H-17.PR.09.10 Tahun 2005 ID  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 ID  
KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 648/MPP/KEP/10/2004 Tahun 2004 ID  
PELAPORAN DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN INDUSTRI CAKRAM OPTIK (OPTICAL DISC)
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 645/MPP/KEP/10/2004 Tahun 2004 ID  
KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, DAN CAKRAM OPTIK
<< Sebelumnya 1 2 Berikutnya »
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua