Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2211     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39134     
    Sub Kategori  159
Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI-01.OT.01.01 Tahun 2012 ID  
PEMBERLAKUAN SISTEM OTOMASI ADMINISTRASI KEKAYAAN INTELEKTUAL INDUSTRIAL PROPERTY AUTOMATION SYSTEM/IPAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 ID  
PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARA
Keputusan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi Dan Telematika Departemen Perindustrian Nomor 13/IATT/KEP/7/2008 Tahun 2008 ID  
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KLINIK KONSULTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA
Peraturan Menteri Negara Riset Dan Teknologi Nomor 04/M/PER/III/2007 Tahun 2007 ID  
TATA CARA PELAPORAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN HASIL PENGELOLAANNYA
Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 05/SE/M.KOMINFO/10/2005 Tahun 2005 ID  
PEMAKAIAN DAN PEMANFAATAN PENGGUNAAN PIRANTI LUNAK LEGAL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-112/BC/2004 Tahun 2004 ID  
DESAIN DAN WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 ID  
SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI UNTUK CAKRAM OPTIK (OPTICAL DISC)
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004 ID  
PENGESAHAN WIPO PERFORMANCES AND PHONOGRAMS TREATY, 1996 (TRAKTAT WIPO MENGENAI PERTUNJUKAN DAN REKAMAN SUARA, 1996)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ID   EN 
HAK CIPTA
Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor H-08-PR.07.10 Tahun 2000 ID  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09-PR.07.06 Tahun 1999 ID  
PENUNJUKAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN UNTUK MENERIMA PERMOHONAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 ID  
PENGESAHAN WIPO COPYRIGHTS TREATY
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 ID  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG HAK CIPTA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1987
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 ID  
PENGESAHAN BERNE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1995 ID  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1986 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1989
Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1994 ID  
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NOTHERN IRELAND ON COPYRIGHT PROTECTION
Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1993 ID  
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA CONCERNING THE PROTECTION AND ENFORCEMENT OF COPYRIGHT
Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor M.02-HC.03.01 Tahun 1991 ID  
KEWAJIBAN MELAMPIRKAN NPWP DALAM PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN DAN PENCATATAN PEMINDAHAN HAK CIPTAAN TERDAFTAR
Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor M.01-PW.07.03 Tahun 1990 ID  
KEWENANGAN MENYIDIK TINDAK PIDANA HAK CIPTA
Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1989 ID  
PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HAK CIPTA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT