Kategori
  • Jumlah Peraturan ID  65   EN  0
    Sub Kategori  3
  • Jumlah Peraturan ID  103   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  66   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  78   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  241   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Putusan ID  2205      EN  0
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39159      EN  0
    Sub Kategori  159
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2014 ID  
PENUGASAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, MENTERI KEUANGAN, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, JAKSA AGUNG, DAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAI KUASA HUKUM PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN GUGATAN ARBITRASE DI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES TERKAIT GUGATAN NUSA TENGGARA PARTNERSHIP B.V. DAN PT NEWMONT NUSA TENGGARA KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PENGAJUAN GUGATAN ARBITRASE PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEPADA PT NEWMONT NUSA TENGGARA BERDASARKAN ARBITRATION RULES OF THE UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2013 ID  
PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ELECTORAL ASSISTANCE
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 ID  
PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 ID  
BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 ID  
DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2002 ID  
PENGESAHAN AMENDMENTS OF THE AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION 'INTELSAT' (PERUBAHAN TERHADAP PERJANJIAN BERKAITAN DENGAN ORGANISASI SATELIT TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL 'INTELSAT')
Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2001 ID  
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ASEAN FOUNDATION ON THE HEADQUARTERS SEAT OF THE FOUNDATION (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN YAYASAN ASEAN TENTANG KEDUDUKAN MARKAS BESAR YAYASAN ASEAN)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ID  
PERJANJIAN INTERNASIONAL
Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2000 ID  
PENGESAHAN SIXTH ADDITONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KEENAM PADA KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA)
Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2000 ID  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PERUNDINGAN INDONESIA DENGAN UNITED NATIONS TRANSITIONAL ADMINISTRATION IN EAST TIMOR (UNTAET)
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2000 ID  
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENINGKATAN KERJASAMA EKONOMI INDONESIA - ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI)
Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1998 ID  
PENUNJUKAN PENGACARA DAN PENASEHAT HUKUM INDONESIA UNTUK MEMBANTU SATUAN TUGAS KHUSUS MASALAH PULAU LIGITAN DAN PULAU SIPADAN DI MAHKAMAH INTERNASIONAL
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1996 ID  
PENGESAHAN AMANDEMEN AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION "INTELSAT", DENMARK - 1995 (PERJANJIAN BERKENAAN DENGAN ORGANISASI SATELIT TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL "INTELSAT", DENMARK - 1995)
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1996 ID  
PENGESAHAN AGREEMENT ON C.A.B. INTERNATIONAL
Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1994 ID  
CONSTITUTION OF THE ASIA-PACIFIC TELECOMMUNITY
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 ID  
PENGESAHAN BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL
Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1993 ID  
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE PREVENTION, INVESTIGATION AND REPRESSION OF CUSTOMS OFFENCES
Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1992 ID  
PENGESAHAN PLANT PROTECTION AGREEMENT FOR (SOUTH EAST) ASIA AND PACIFIC REGION, AMENDMENTS RELATING TO MANDATORY CONTRIBUTIONS BY CONTRACTING GOVERNMENTS
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1992 ID  
PENGESAHAN CONSTITUTION OF THE ASIAN-PACIFIC POSTAL UNION
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1991 ID  
PENGESAHAN INTERNATIONAL AGREEMENT ON JUTE AND JUTE PRODUCTS, 1989
<< Sebelumnya 1 2 Berikutnya »
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua