Kategori
  • Jumlah Putusan ID  2206      EN  0
    Sub Kategori  508
  • Jumlah Putusan ID  16459      EN  0
    Sub Kategori  161
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2016 ID  
ORANG ASING ATAU AHLI WARIS YANG MERUPAKAN ORANG ASING SEBAGAI PEMILIK RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TIDAK LAGI BERKEDUDUKAN DI INDONESIA
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2015 ID  
TATA CARA PENEGASAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN ASING YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEWARGANEGARAAN
Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1137.KU.02.02 Tahun 2014 ID  
PENGENAAN JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEIMIGRASIAN
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.03.02-0224 Tahun 2014 ID  
PENGHAPUSAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN ORANG ASING
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 ID  
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ID  
KEIMIGRASIAN
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 ID  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN MENJADI UNDANG-UNDANG
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ID  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 ID  
TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 41 DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ID  
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-HT.04.02 Tahun 1985 ID  
PEMBATASAN JANGKA WAKTU BEKERJA AHLI HUKUM WARGA NEGARA ASING PADA USAHA PEMBERIAN JASA DALAM BIDANG HUKUM
Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 ID  
TATACARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua