Kategori
  • Jumlah Peraturan ID  12   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  15   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  13   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  11   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Putusan ID  2205      EN  0
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39158      EN  0
    Sub Kategori  159
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 ID  
TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 ID   EN 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADAPERUSAHAAN LAIN
Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-02/MBU/2014 Tahun 2014 ID  
KEBIJAKAN PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN (OUTSOURCING)
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor SE.04/MEN/VIII/2013 Tahun 2013 ID  
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 ID   EN 
SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN
Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Dan 51 Tahun 2012 ID  
OPTIMALISASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 Tahun 2012 ID  
PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.11/MEN/VI/2005 Tahun 2005 ID  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI TEMPAT KERJA
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-10/MEN/V/2005 Tahun 2005 ID  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KONSILIATOR SERTA TATA KERJA KONSILIASI
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 ID  
PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-02/MEN/I/2005 Tahun 2005 ID  
TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUJIAN, PEMBERIAN DAN PENCABUTAN SANKSI BAGI ARBITER HUBUNGAN INDUSTRIAL
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/XII/2004 Tahun 2004 ID  
TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN CALON HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.220/MEN/X/2004 Tahun 2004 ID  
SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 ID  
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 ID  
KETENAGAKERJAAN
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-92/MEN/VI/2004 Tahun 2004 ID  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MEDIATOR SERTA TATA KERJA MEDIASI
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ID   EN 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-232/MEN/2003 Tahun 2003 ID  
AKIBAT HUKUM MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 ID   EN 
JENIS DAN SIFAT PEKERJAAN YANG DIJALANKAN SECARA TERUS MENERUS
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-201/MEN/2001 Tahun 2001 ID  
KETERWAKILAN DALAM KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
<< Sebelumnya 1 2 Berikutnya »
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua