Kategori
  • Jumlah Peraturan ID  516   EN  22
    Sub Kategori  4
  • Jumlah Putusan ID  2205      EN  0
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39159      EN  0
    Sub Kategori  159
Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 4 Tahun 2013 ID  
PERUBAHAN PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT TENAGA KERJA AHLI KONSTRUKSI
Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 3 Tahun 2013 ID  
PERUBAHAN PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PERENCANA DAN PENGAWAS KONSTRUKSI
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/SE/M/2012 Tahun 2012 ID  
PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU), SERTIFIKAT KEAHLIAN (SKA), DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN (SKT) PADA PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI SERTA KUALIFIKASI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013
Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 8 Tahun 2012 ID  
PEMBENTUKAN UNIT SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI
Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 7 Tahun 2012 ID  
KOMITE LISENSI UNIT SERTIFIKASI DAN TATA CARA PEMBERIAN LISENSI
Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 9 Tahun 2012 ID  
PEMBENTUKAN UNIT SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI
Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 05/SE/LPJK-N/V/2012 Tahun 2012 ID  
PELAKSANAAN REGISTRASI SBU/SKA/SKTK
Keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 15/KPTS/LPJK-N/II/2012 Tahun 2012 ID  
REGISTRASI USAHA JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI
Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 01/SE/LPJK-N/I/2012 Tahun 2012 ID  
KLASIFIKASI TENAGA TERAMPIL
Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 01/SE/LPJK-N/XII/2011 Tahun 2011 ID  
REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT BADAN USAHA DAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 Tahun 2011 ID  
PERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALAN
Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 5 Tahun 2011 ID  
TATA CARA REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU, DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT TENAGA KERJA TERAMPIL KONSTRUKSI
Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 4 Tahun 2011 ID  
TATA CARA REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU, DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT TENAGA KERJA AHLI KONSTRUKSI
Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 3 Tahun 2011 ID  
TATA CARA REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PERENCANA DAN PENGAWAS KONSTRUKSI
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/SE/M/2010 Tahun 2010 ID  
PERSYARATAN KUALIFIKASI USAHA DAN NILAI PAKET PEKERJAAN, SERTA MASA BERLAKU SERTIFIKAT BADAN USAHA, SERTIFIKAT KEAHLIAN KERJA, DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2010 ID  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tahun 2010 ID  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/SE/M/2010 Tahun 2010 ID  
MASA BERLAKU SERTIFIKAT BADAN USAHA/SERTIFIKAT KEAHLIAN KERJA/SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 Tahun 2009 ID  
PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN NASIONAL
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2009 Tahun 2009 ID  
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN STIMULUS FISKAL BIDANG PEKERJAAN UMUM UNTUK KEGIATAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua