Kategori
  • Jumlah Peraturan ID  37   EN  3
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  7   EN  2
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  15   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  38   EN  3
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  50   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  8  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  16  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  40  
    Sub Kategori  2
  • Jumlah Peraturan ID  223   EN  1
    Sub Kategori  2
  • Jumlah Peraturan ID  71  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  39   EN  2
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  91   EN  6
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  25   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  65  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Putusan ID  2211     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39195     
    Sub Kategori  159
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 ID  
PENYELESAIAN PESELISIHAN PERBURUHAN
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1955 ID  
PEMBERITAHUAN KEPADA YANG BERKEPENTINGAN DENGAN SEGERA DAN SECARA RESMI PUTUSAN DALAM TINGKAT KASASI
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1954 ID  
PENETAPAN 'UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 25 TAHUN 1951 (LEMBARAN NEGARA NO. 122 TAHUN 1951) UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA TAHUN 1948 NO. 141)' SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1954 ID  
PENETAPAN 'UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1954 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1954) GUNA MENETAPKAN WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (2) ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA TAHUN ...
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1954 ID  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DI LUAR HADIR TERDAKWA (VERSTEK)
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1953 ID  
MENGUBAH DAN MENAMBAH LEBIH LANJUT
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 ID  
PERATURAN UNTUK MENGHADAPI KEMUNGKINAN HILANGNYA SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT PEMERIKSAAN PENGADILAN
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1951 ID  
MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN KEJAHATAN-KEJAHATAN DAN PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN DALAM MASA PEKERJAAN OLEH PARA PEJABAT YANG MENURUT PASAL 148 KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DALAM TINGKAT PERTAMA DAN TERTINGGI DIADILI OLEH MAHKAMAH AGUNG INDONESIA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 ID  
TINDAKAN - TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN SUSUNAN KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILAN - PENGADILAN SIPIL
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 ID  
SUSUNAN, KEKUASAAN DAN JALAN PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG INDONESIA
Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1950 ID  
PENGHAPUSAN PENGADILAN-PENGADILAN LANDGERECHT DAN APPELRAAD DAN PEMBENTUKAN PENGADILAN-PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI
Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950 ID  
HUKUM ACARA PIDANA PADA PENGADILAN TENTARA
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1948 ID  
MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 11 TAHUN 1947 DARI HAL BARANG-BARANG YANG DIRAMPAS ATAS KEKUATAN KEPUTUSAN PENGADILAN, SERTA BARANG-BARANG BUKTI YANG TIDAK DIAMBIL OLEH YANG BERHAK
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 ID  
SUSUNAN DAN KEKUASAAN BADAN-BADAN KEHAKIMAN DAN KEJAKSAAN
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1947 ID  
PEMINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN DAN KEJAKSAAN
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 ID  
PENGADILAN PERADILAN ULANGAN
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 ID  
MENGURUS BARANG-BARANG YANG DIRAMPAS DAN BARANG-BARANG BUKTI
« Sebelumnya 1 ... 7 8 9 10 11 12 Berikutnya >>