Kategori
  • Jumlah Peraturan ID  37   EN  3
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  7   EN  2
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  15   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  38   EN  3
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  50   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  8  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  16  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  40  
    Sub Kategori  2
  • Jumlah Peraturan ID  224   EN  1
    Sub Kategori  2
  • Jumlah Peraturan ID  71  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  39   EN  2
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  91   EN  6
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  25   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  66  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Putusan ID  2211     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39201     
    Sub Kategori  159
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 ID  
PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2014 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 ID  
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI KELENGKAPAN PERMOHONAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI
Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 ID  
PELAKSANAAN PENERAPAN PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA, ACARA PEMERIKSAAN CEPAT, SERTA PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE)
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 ID  
PEREKAMAN PROSES PERSIDANGAN
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 ID  
BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tahun 2012 ID  
STANDAR PELAYANAN PERADILAN
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 ID  
PERKARA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI
Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-75 Tahun 2011 ID  
MASA TRANSISI PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANGUNDANG NO.16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 ID  
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2011 ID  
TATA CARA PENANGANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA PENYALAHGUNA, KORBAN PENYALAHGUNAAN, DAN PECANDU NARKOTIKA
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 1 Tahun 2011 ID  
PEDOMAN PELAYANAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 ID  
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 ID  
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 ID  
REMISI SUSULAN
Fatwa Ketua Mahkamah Agung Nomor 149/KMA/XIII/2009 Tahun 2009 ID  
PERMOHONAN FATWA ATAS PERBEDAAN PENDAPAT TERKAIT PELAKSANAAN EKSEKUSI
Fatwa Ketua Mahkamah Agung Nomor 148/KMA/XII/2009 Tahun 2009 ID  
FATWA MAHKAMAH AGUNG TERKAIT PERMINTAAN INFORMASI DARI PANITIA KHUSUS HAK ANGKET DPR TERKAIT KASUS DANA BANK CENTURY
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2009 ID  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI, PENGADILAN TINGGI, DAN MAHKAMAH AGUNG
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ID   EN 
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ID   EN 
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2009 ID  
PETUNJUK IZIN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN ANGGOTA DPRD