Kategori
  • Jumlah Peraturan ID  37   EN  3
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  7   EN  2
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  15   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  38   EN  3
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  50   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  8  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  16  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  40  
    Sub Kategori  2
  • Jumlah Peraturan ID  223   EN  1
    Sub Kategori  2
  • Jumlah Peraturan ID  71  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  39   EN  2
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  91   EN  6
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  25   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  65  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Putusan ID  2211     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39195     
    Sub Kategori  159
Fatwa Mahkamah Agung Nomor 035/KMA/III/2009 Tahun 2009 ID  
MOHON PETUNJUK (FATWA) ATAS PERKARA NO.04/PDT.G/2008/PN.Lt.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 044/KMA/SK/III/2009 Tahun 2009 ID  
BIAYA PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN DIBAWAHNYA
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ID   EN 
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 ID  
MEMINTA KETERANGAN SAKSI AHLI
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 ID  
KESEKRETARIATAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 ID  
PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.03/2007 Tahun 2007 ID  
TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI DARI PIHAK-PIHAK YANG TERIKAT OLEH KEWAJIBAN MERAHASIAKAN
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 ID  
SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT
Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/YUD/20/VIII/2006 Tahun 2006 ID  
PIUTANG BUMN
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 ID  
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 ID  
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 ID  
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANTEN
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 ID  
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
Surat Jaksa Agung Nomor B-019/A/04/2004 Tahun 2004 ID  
UPAYA MEMPERCEPAT EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 43 Tahun 2004 ID  
TATA CARA PENETAPAN NILAI GANTI RUGI/IMBALAN DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 ID   EN 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 ID  
PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, DAN FINANSIAL DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA KE MAHKAMAH AGUNG
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ID  
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ID   EN 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 ID  
MAHKAMAH SYAR'IYAH DAN MAHKAMAH SYAR'IYAH PROVINSI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM