Kategori
  • Jumlah Peraturan ID  37   EN  3
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  53   EN  2
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  15   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  38   EN  3
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  50   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  8  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  16  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  40   EN  1
    Sub Kategori  2
  • Jumlah Peraturan ID  224   EN  1
    Sub Kategori  2
  • Jumlah Peraturan ID  71  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  39   EN  2
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  91   EN  6
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  25   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  67  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Putusan ID  2215     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39249     
    Sub Kategori  159
Surat Jaksa Agung Nomor B-019/A/04/2004 Tahun 2004 ID  
UPAYA MEMPERCEPAT EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 43 Tahun 2004 ID  
TATA CARA PENETAPAN NILAI GANTI RUGI/IMBALAN DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 ID   EN 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 ID  
PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, DAN FINANSIAL DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA KE MAHKAMAH AGUNG
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ID  
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ID   EN 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 ID  
MAHKAMAH SYAR'IYAH DAN MAHKAMAH SYAR'IYAH PROVINSI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 ID  
GRASI
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 ID  
PEJABAT PENGADILAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS YUSTISIAL TIDAK DAPAT DIPERIKSA, BAIK SEBAGAI SAKSI ATAU TERSANGKA KECUALI YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG
Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2002 ID  
DAERAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MALANG
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 ID  
PEMERIKSAAN SETEMPAT
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2001 ID  
MENDENGAR PENGADUAN PELAPOR
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 ID  
PERMASALAHAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DAN PROVISIONIL
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 ID  
PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, PENGADILAN NEGERI SURABAYA, PENGADILAN NEGERI MEDAN, DAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 ID  
TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 ID  
LEMBAGA PAKSA BADAN
Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2000 ID  
PENGANGKATAN KEANGGOTAAN KPPU MASA JABATAN TAHUN 2000-2005
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2000 ID  
PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN
Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44) ID  
REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBAHARUI (R.I.B.)
Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 1999 ID  
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI BALIGE DAN KEJAKSAAN NEGERI PANYABUNGAN