Kategori
  • Jumlah Peraturan ID  37   EN  3
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  7   EN  2
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  15   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  38   EN  3
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  50   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  8  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  16  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  40  
    Sub Kategori  2
  • Jumlah Peraturan ID  224   EN  1
    Sub Kategori  2
  • Jumlah Peraturan ID  71  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  39   EN  2
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  91   EN  6
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  25   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  66  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Putusan ID  2211     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39201     
    Sub Kategori  159
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 ID  
MAHKAMAH SYAR'IYAH DAN MAHKAMAH SYAR'IYAH PROVINSI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 ID  
GRASI
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 ID  
PEJABAT PENGADILAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS YUSTISIAL TIDAK DAPAT DIPERIKSA, BAIK SEBAGAI SAKSI ATAU TERSANGKA KECUALI YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG
Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2002 ID  
DAERAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MALANG
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 ID  
PEMERIKSAAN SETEMPAT
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2001 ID  
MENDENGAR PENGADUAN PELAPOR
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 ID  
PERMASALAHAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DAN PROVISIONIL
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 ID  
PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, PENGADILAN NEGERI SURABAYA, PENGADILAN NEGERI MEDAN, DAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 ID  
TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 ID  
LEMBAGA PAKSA BADAN
Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2000 ID  
PENGANGKATAN KEANGGOTAAN KPPU MASA JABATAN TAHUN 2000-2005
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2000 ID  
PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN
Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44) ID  
REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBAHARUI (R.I.B.)
Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 1999 ID  
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI BALIGE DAN KEJAKSAAN NEGERI PANYABUNGAN
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 ID  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1999 ID  
PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 ID  
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 ID  
SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERAWATAN TAHANAN
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 ID  
SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-203/E.3/EPO.1/1999 Tahun 1999 ID  
PERMOHONAN PRAPERADILAN DALAM PERKARA A.N.TERSANGKA JACOB HENDRAWAN SETYA BUDI