Kategori
  • Jumlah Peraturan ID  37   EN  3
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  7   EN  2
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  15   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  38   EN  3
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  50   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  8  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  16  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  40   EN  1
    Sub Kategori  2
  • Jumlah Peraturan ID  224   EN  1
    Sub Kategori  2
  • Jumlah Peraturan ID  71  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  39   EN  2
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  91   EN  6
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  25   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  67  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Putusan ID  2210     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39216     
    Sub Kategori  159
Surat Mahkamah Agung Nomor MA/PEMB/3290/84 Tahun 1984 ID  
PETUNJUK TENTANG PERMOHONAN BANDING YANG DIAJUKAN MELALUI KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Surat Mahkamah Agung Nomor MA/PEMB/3291/84 Tahun 1984 ID  
PETUNJUK TENTANG PERMOHONAN BANDING YANG DIAJUKAN MELALUI KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 22 Tahun 1983 ID  
PENGERTIAN PEMBAYARAN DENDA "HARUS SEKETIKA DILUNASI DALAM PUTUSAN ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 19 Tahun 1983 ID  
AGAR AKTA PENERIMAAN RISALAH KASASI SELALU DIBERIKAN TEMBUSANNYA KEPADA PEMOHON KASASI YANG BERSANGKUTAN
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 20 Tahun 1983 ID  
MEMOHON KASASI TAMBAHAN YANG DIAJUKAN DI LUAR TENGGANG WAKTU 14 HARI
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 24 Tahun 1983 ID  
AMAR PUTUSAN PENGADILAN TIDAK PERLU MEMUAT KATA-KATA "UNTUK DIJUAL LELANG"
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1983 ID  
MEMORI KASASI
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1982 ID  
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA DI KENDARI DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1982 ID  
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH DI PALU DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MANADO
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1982 ID  
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1982 ID  
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU DI BENGKULU DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1982 ID  
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT DI MATARAM DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DENPASAR
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982 ID  
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI JAMBI DI JAMBI DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1982 ID  
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI RIAU DI PEKANBARU DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PADANG
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1980 ID  
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.1 TAHUN 1980 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 ID  
PASAL 16 UU NO.14 TAHUN 1970 DAN "PREJUDICIEEL GESCHIEF"
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 ID  
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1980 ID  
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1980 ID  
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SEMARANG
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 ID  
PELAKSANAAN PUTUSAN-PUTUSAN PPPP PENGADILAN TINGGI YANG DIADAKAN DI DAERAH