Kategori
  • Jumlah Peraturan ID  193   EN  1
    Sub Kategori  2
  • Jumlah Peraturan ID  13   EN  3
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  12   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  40   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  9   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  104   EN  4
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  4328   EN  7
    Sub Kategori  160
  • Jumlah Peraturan ID  24   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  249   EN  2
    Sub Kategori  7
  • Jumlah Peraturan ID  520   EN  3
    Sub Kategori  8
  • Jumlah Putusan ID  2205      EN  0
    Sub Kategori  508
  • Jumlah Putusan ID  37959      EN  0
    Sub Kategori  159
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 ID  
TATA PAKAIAN PADA ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 ID  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 ID  
KEPROTOKOLAN
Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-35 Tahun 2009 ID  
PERMOHONAN KLARIFIKASI ATAS IMPLIKASI DAN PELAKSANAAN UU NOMOR 24 TAHUN 2009
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 ID  
HARI KONSTITUSI
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ID  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 ID  
PEDOMAN UMUM REFORMASI BIROKRASI
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 ID  
STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 ID  
KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 ID  
TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 ID  
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2002 ID  
PEMBENTUKAN KOMISI PENYELIDIK NASIONAL KASUS THEYS HIYO ELUAY
Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2001 ID  
PANITIA PENYELIDIK MASALAH KONSTITUSI
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 Tahun 1999 ID  
GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA TAHUN 1999 - 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 ID  
TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 ID  
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965)
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1999 ID  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 1999 TENTANG KERJA TERPADU PENGKAJIAN PELAKSANAAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR X/MPR/1998 BERKAITAN DENGAN PEMISAHAN YANG TEGAS ANTAR FUNGSI-FUNGSI YUDIKATIF DARI EKSEKUTIF
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 ID  
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG REFERENDUM
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVIII/MPR/1998 Tahun 1998 ID  
PENCABUTAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1978 TENTANG PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (EKAPRASETIA PANCAKARSA) DAN PENETAPAN TENTANG PENEGASAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 ID  
REFERENDUM
<< Sebelumnya 1 2 Berikutnya »
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua