Kategori
  • Jumlah Peraturan ID  233   EN  2
    Sub Kategori  1
  • Jumlah Peraturan ID  483   EN  2
    Sub Kategori  7
  • Jumlah Peraturan ID  59  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  15  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  19   EN  3
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  633   EN  3
    Sub Kategori  8
  • Jumlah Peraturan ID  15  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  51  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  5480   EN  9
    Sub Kategori  8
  • Jumlah Peraturan ID  136   EN  4
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Putusan ID  2211     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39201     
    Sub Kategori  159
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPR/1999 Tahun 1999 ID  
PENENTUAN PENDAPAT DI TIMOR TIMUR
Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945 ID  
Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 Tahun 1999 ID  
GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA TAHUN 1999 - 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 ID  
TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 ID  
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965)
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1999 ID  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 1999 TENTANG KERJA TERPADU PENGKAJIAN PELAKSANAAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR X/MPR/1998 BERKAITAN DENGAN PEMISAHAN YANG TEGAS ANTAR FUNGSI-FUNGSI YUDIKATIF DARI EKSEKUTIF
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 ID  
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG REFERENDUM
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/MPR/1998 Tahun 1998 ID  
POLITIK EKONOMI DALAM RANGKA DEMOKRASI EKONOMI
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 ID  
PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVIII/MPR/1998 Tahun 1998 ID  
PENCABUTAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1978 TENTANG PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (EKAPRASETIA PANCAKARSA) DAN PENETAPAN TENTANG PENEGASAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 ID  
REFERENDUM
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985 ID  
PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL
Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 Tahun 1978 ID  
GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA
Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1978 Tahun 1978 ID  
PENGUKUHAN PENYATUAN WILAYAH TIMOR TIMOR KE DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Surat Menteri Kehakiman Nomor 69/SM/K/VI/74 Tahun 1974 ID  
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1969
Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 Tahun 1973 ID  
GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA
Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1972 ID  
MENERIMA DAN MENGESAHKAN AMENDEMEN PASAL-PASAL 23, 27, 61 DAN 109 AYAT 1 PIAGAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1968 ID  
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1958 TENTANG PERATURAN TATA TEMPAT
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1968 ID  
KEDUDUKAN KEUANGAN WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG SEMENTARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 211 TAHUN 1961 DAN YANG TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1967 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967 NOMOR 32, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2840)
Ketetapan MPRS Nomor XXXVIII/MPRS/1968 Tahun 1968 ID  
PENCABUTAN KETETAPAN-KETETAPAN MPRS NOMOR II/MPRS/1960 NOMOR IV/MPRS/1963, NOMOR V/MPRS/1965, NOMOR VI/MPRS/1965, NOMOR VII/MPRS/1965