Kategori
  • Jumlah Peraturan ID  233   EN  2
    Sub Kategori  1
  • Jumlah Peraturan ID  483   EN  2
    Sub Kategori  7
  • Jumlah Peraturan ID  59  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  15  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  19   EN  3
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  633   EN  3
    Sub Kategori  8
  • Jumlah Peraturan ID  15  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  51  
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  5480   EN  9
    Sub Kategori  8
  • Jumlah Peraturan ID  137   EN  4
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Putusan ID  2211     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39201     
    Sub Kategori  159
Ketetapan MPRS Nomor XXXVII/MPRS/1968 Tahun 1968 ID  
PENCABUTAN KETETAPAN MPRS NO. VIII/MPRS/1965 DAN TENTANG PEDOMA/PELAKSANAAN KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
Ketetapan MPRS Nomor XXXIV/MPRS/1967 Tahun 1967 ID  
PENINJAUAN KEMBALI KETETAPAN MPRS NO. I/MPRS/1960 TENTANG MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XII/MPRS/1966 Tahun 1966 ID  
PENEGASAN KEMBALI LANDASAN KEBIJAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1966 ID  
PERUBAHAN PENETAPAN PRESIDEN NO. 3 TAHUN 1959
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor VII/MPRS/1965 Tahun 1965 ID  
“GESURI, TAVIP, THE FIFTH FREEDOM IS OUR WEAPON DAN THE ERA OF CONFRONTATION" SEBAGAI PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor VI/MPRS/1965 Tahun 1965 ID  
BANTING STIR UNTUK BERDIRI DIATAS KAKI SENDIRI DIBIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
Ketetapan MPRS Nomor IV/MPRS/1963 Tahun 1963 ID  
PEDOMAN-PEDOMAN PELAKSANAAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA DAN HALUAN PEMBANGUNAN
Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 Tahun 1960 ID  
GARIS-GARIS BESAR POLA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA TAHAPAN PERTAMA 1961 - 1969
Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 Tahun 1960 ID  
MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI GARIS-GARIS BESAR DARIPADA HALUAN NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1960 ID  
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1958 SETELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1959
Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 ID  
KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1956 ID  
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1956 (LEMBARAN NEGARA NO.4 TAHUN 1956)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1954 ID  
PENCABUTAN ORDONANSI 'UITVOERVERBOD PLANTENMATERIAAL NEGARA SUMATERA TIMUR 1949' (STAATSBLAD 1949 NOMOR 159)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 ID  
PERUBAHAN KONSTITUSI SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT MENDJADI UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1949 ID  
PENGESAHAN KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1949 ID  
PENGESAHAN INDUK PERSETUJUAN BERSAMA-SAMA RANCANGAN PERSETUJUAN DAN SEGALA PERTUKARAN SURAT-MENYURAT MENGENAI PENYERAHAN KEDAULATAN OLEH KERAJAAN NEDERLAND KEPADA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1949 ID  
MENGADAKAN PERATURAN ISTIMEWA SIDANG KE-VI KOMITE NASIONAL PUSAT
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1949 ID  
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1948 TENTANG HAL KEDUDUKAN HUKUM ANGGAUTA K.N.I.P.
« Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya >>