Kategori
  • Jumlah Peraturan ID  12   EN  2
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  27   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  27   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Putusan ID  2206      EN  0
    Sub Kategori  508
  • Jumlah Putusan ID  16459      EN  0
    Sub Kategori  161
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 ID  
TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014 ID  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS BAGI PECANDU, PENYALAHGUNA, DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG SEDANG DALAM PROSES PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PERSIDANGAN ATAU TELAH MENDAPATKAN PENETAPAN/PUTUSAN PENGADILAN
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 ID  
SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUATAN, PENYEBARLUASAN, DAN PENGGUNAAN PRODUK PORNOGRAFI
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 ID  
PETUNJUK PENANGANAN PERKARA : TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 ID  
PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TAHUN 2013
Peraturan Walikota Bekasi Nomor 54 Tahun 2012 ID  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN KOTA BEKASI
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2012 ID  
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 ID  
BADAN KOORDINASI PEMBERANTASAN RUPIAH PALSU
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 ID  
PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS MASYARAKAT DAN KOMUNITAS
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 ID  
MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ID  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 Tahun 2010 ID  
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PORNOGRAFI
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 ID  
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ID  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 10 Tahun 2009 ID  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 ID  
PENGESAHAN PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT, LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 ID  
PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
Surat Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 84/M.KOMINFO/04/08 Tahun 2008 ID  
PEMBLOKIRAN SITUS DAN BLOG YANG MEMUAT FILM FITNA
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 145 Tahun 2007 ID  
PENGHENTIAN SEGALA KEGIATAN AJARAN AL QIYADAH AL ISLAMIAH DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2007 ID  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK
<< Sebelumnya 1 2 3 4 5 Berikutnya »
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua