Kategori
  • Jumlah Peraturan ID  19   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  2   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  4   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  17   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  5   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  5   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  9   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Putusan ID  2205      EN  0
    Sub Kategori  508
  • Jumlah Putusan ID  39151      EN  0
    Sub Kategori  159
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2019 Tahun 2019 ID   EN 
PERILAKU YANG DILARANG BAGI PENASIHAT INVESTASI
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.04/2018 Tahun 2018 ID  
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN BAGI PEMEGANG IZIN AHLI SYARIAH PASAR MODAL
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 79/POJK.04/2017 Tahun 2017 ID  
PENDAFTARAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DI BIDANG PASAR MODAL
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 Tahun 2016 ID  
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 Tahun 2015 ID  
AHLI SYARIAH PASAR MODAL
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.04/2013 Tahun 2013 ID  
KRITERIA PERNYATAAN TERTULIS OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DAN TATA CARA PENENTUAN NILAI ASET PEMODAL YANG HILANG, DALAM RANGKA PENGGUNAAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
Peraturan Nomor VI.A.5 - Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-716/BL/2012 Tahun 2012 ID  
PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
Peraturan Nomor VI.A.4 - Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-715/BL/2012 Tahun 2012 ID  
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/13/DPNP Tahun 2012 ID  
PENCABUTAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 23/15/BPPP TANGGAL 28 FEBRUARI 1991 PERIHAL KEGIATAN BANK DI PASAR MODAL
Peraturan VIII.C.1 - Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-09/PM/2005 Tahun 2005 ID  
PENDAFTARAN PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL
Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 23/15/BPPP Tahun 1991 ID  
KEGIATAN BANK DI PASAR MODAL
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 281/KMK.01/1989 Tahun 1989 ID  
PERUBAHAN PASAL 2 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 860/KMK.01/1987 TANGGAL 23 DESEMBER 1987 TENTANG LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 860/KMK.01/1987 Tahun 1987 ID  
LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua