PUSAT DATA
Kategori
  • Kepegawaian
    Jumlah Peraturan ID  797   EN  0
    Sub Kategori  6
  • Pelayanan Kependudukan & Kesejahteraan
    Jumlah Peraturan ID  589   EN  0
    Sub Kategori  1
  • Keuangan dan Perbendaharaan Negara
    Jumlah Peraturan ID  1449   EN  5
    Sub Kategori  5
  • Pertahanan dan Keamanan
    Jumlah Peraturan ID  508   EN  0
    Sub Kategori  2
  • Hirarki Putusan
    Jumlah Putusan ID  2206      EN  0
    Sub Kategori  508
  • Kategori Putusan
    Jumlah Putusan ID  16459      EN  0
    Sub Kategori  161
Jumlah data yang ditemukan dalam kategori ini : 18 (0.06 detik)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ID  
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ID  
PELAYANAN PUBLIK
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 ID  
INVESTASI PEMERINTAH
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tahun 2003 ID  
PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 13 Tahun 2001 ID  
DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 13 Tahun 2001 ID  
DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2000 ID  
PEMBENTUKAN TIM PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, KEKAYAAN NEGARA DAN PERALATAN, KEUANGAN, DOKUMEN DAN ARSIP PADA DEPARTEMEN/KANTOR MENTERI NEGARA/KANTOR MENTERI NEGARA KOORDINATOR YANG DIHAPUS/DIGABUNG/DIUBAH STATUSNYA
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2000 ID  
SEKRETARIS PENGENDALIAN PEMERINTAHAN
Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1998 ID  
PERCEPAT PELAKSANAAN REFORMASI
Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1996 ID  
TATA CARA PENGAJUAN CALON ANGGOTA TAMBAHAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT UTUSAN GOLONGAN KARYA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA DAN UTUSAN GOLONGAN - GOLONGAN SERTA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI GOLONGAN KARYA ANGKATAN BERSENJATA...
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 ID  
PROTOKOL
Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1965 ID  
PERUBAHAN/PENAMBAHAN KETENTUAN DALAM PASAL 9 AYAT 1 PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 9 TAHUN 1960 (DISEMPURNAKAN)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 ID  
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 43 TAHUN 1950 TENTANG PERUBAHAN PASAL 45
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959 ID  
PENARIKAN KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1955 TENTANG PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1955 NOMOR 38)
Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1957 ID  
MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 15 TAHUN 1957 (LEMBARAN NEGARA 1957 NO. 62) TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1956 ID  
PENETAPAN 'UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGGANTIAN KERUGIAN ANGGOTA-ANGGOTA SENAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT" (UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 30 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG ')
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1954 ID  
BIAYA LEGALISASI TANDA TANGAN
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1950 ID  
PENYERAHAN PENYELENGGARAAN SELURUH TUGAS PEMERINTAH DARI NEGARA JAWA TIMUR KEPADA KOMISARIS PEMERINTAH
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua