Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2206      EN  0
    Sub Kategori  508
  • Jumlah Putusan ID  16404      EN  0
    Sub Kategori  161
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-1/BC/2019 Tahun 2019 ID  
TATA LAKSANA EKSPOR KENDARAAN BERMOTOR DALAM BENTUK JADI (COMPLETELY BUILT UP)
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 ID  
KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) DI BURSA BERJANGKA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.04/2019 Tahun 2019 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/PMK.04/2017 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 ID  
PENYELENGGARAAN PASAR FISIK KOMODITI DI BURSA BERJANGKA
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 K/10/MEM/2019 Tahun 2019 ID  
FORMULA HARGA DASAR DALAM PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK UMUM JENIS AVTUR YANG DISALURKAN MELALUI DEPOT PENGISIAN PESAWAT UDARA
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi Nomor 1 Tahun 2019 ID  
PENETAPAN DAFTAR BURSA DAN KONTRAK BERJANGKA LUAR NEGERI DALAM RANGKA PENYALURAN AMANAT NASABAH KE BURSA LUAR NEGERI
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 Tahun 2019 ID  
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN PADA BANK UMUM
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 ID  
PENYAKIT AKIBAT KERJA
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.05/2019 Tahun 2019 ID  
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN AKTUARIS TAHUNAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 K/10/MEM/2019 Tahun 2019 ID  
PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN GAS BUMI MELALUI JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA TAHUN ANGGARAN 2019
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2019 ID  
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 ID  
BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2019 ID  
HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT
Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-1/MBU/S/01/2019 Tahun 2019 ID  
KETERLIBATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BUMN GROUP (BUMN, ANAK PERUSAHAAN BUMN, DAN PERUSAHAAN AFILIASI BUMN) SEBAGAI PENGURUS PARTAI POLITIK, DAN/ATAU ANGGOTA LEGISLATIF DAN/ATAU CALON ANGGOTA LEGISLATIF
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2019 ID  
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2019 ID  
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/3/PBI/2019 Tahun 2019 ID  
PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/1/PADG/2019 Tahun 2019 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/6/PADG/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/M/2019 Tahun 2019 ID  
PEDOMAN PENGISIAN AWAL WADUK
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 ID  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN
<< Sebelumnya 1 2 3 4 Berikutnya »
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua