Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2205      EN  0
    Sub Kategori  508
  • Jumlah Putusan ID  37959      EN  0
    Sub Kategori  159
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 61 K/12/MEM/2019 Tahun 2019 ID  
HARGA PATOKAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM TAHUN ANGGARAN 2019
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 62 K/10/MEM/2019 Tahun 2019 ID  
FORMULA HARGA DASAR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 ID  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 56 K/12/MEM/2019 Tahun 2019 ID  
HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2019 Tahun 2019 ID  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI KELAUTAN PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.05/2019 Tahun 2019 ID  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.05/2019 Tahun 2019 ID  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN PADA KEMENTERIAN AGAMA
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 117 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2019 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 118 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2019 ID  
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 ID  
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2019 ID  
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2019 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR HASIL PERIKANAN
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2019 Tahun 2019 ID  
PEMBERLAKUAN 2 (DUA) PEDOMAN BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/SE/M/2019 Tahun 2019 ID  
PEMBERLAKUAN 2 (DUA) PEDOMAN BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2019 ID  
NILAI AMBANG BATAS SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK GURU, DOSEN, TENAGA KESEHATAN, DAN PENYULUH PERTANIAN
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 ID  
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK GURU, DOSEN, TENAGA KESEHATAN, DAN PENYULUH PERTANIAN
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 Tahun 2019 ID  
ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 ID  
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 Tahun 2019 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<< Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya »
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua