Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2205      EN  0
    Sub Kategori  508
  • Jumlah Putusan ID  39151      EN  0
    Sub Kategori  159
Surat Menteri Kesehatan Nomor TM.04.01/MENKES/314/2019 Tahun 2019 ID  
PEMBLOKIRAN IKLAN ROKOK DI INTERNET
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ID  
PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP SURAT KETERANGAN DI LUAR PERKARA
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2019 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2019 ID  
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 ID  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 ID  
PEDOMAN TEKNIS CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2019 Tahun 2019 ID  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM
Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 ID  
PEDOMAN PENGELOLAAN OBAT-OBAT TERTENTU YANG SERING DISALAHGUNAKAN
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP. 2081/AJ.801/DRJD/2019 Tahun 2019 ID  
PETUNJUK TEKNIS ALAT PEMANTAU PERGERAKAN KENDARAAN SECARA ELEKTRONIK PADA ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.07/2019 Tahun 2019 ID  
PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN ANGGARAN 2019
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1994/AJ.102/DRJD/2019 Tahun 2019 ID  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGOPERASIAN TERMINAL BARANG UMUM YANG DIGUNAKAN UNTUK EKSPOR DAN IMPOR
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1967/AJ.004/DRJD/2019 Tahun 2019 ID  
PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN DENGAN SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1954/AJ502/DRJD/2019 Tahun 2019 ID  
TATA CARA KALIBRASI PERALATAN UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 ID  
RENCANA TATA RUANG LAUT
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tahun 2019 ID  
SPESIFIKASI TEKNIS KANDANG TRANSPOR DAN KANDANG TRANSIT SATWA LIAR
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2019 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 Tahun 2019 ID  
KRITERIA KLASIFIKASI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2019 ID  
PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITANDATANGANI DI KOTA LOS CABOS PADA 6 SEPTEMBER 2002 (PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED MEXICAN STATES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WTIH RESPECT TO TAXES ON INCOME SlGNED AT THE CITY OF LOS CABOS ON 6 SEPTEMBER 2002)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 ID  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2019 ID  
REKOMENDASI TEKNIS IMPOR TEMBAKAU
<< Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya »
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua