Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2205      EN  0
    Sub Kategori  508
  • Jumlah Putusan ID  39155      EN  0
    Sub Kategori  159
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ID  
WAKAF
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ID  
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 ID  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ID  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 ID  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ID  
JALAN
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ID  
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ID  
TENTARA NASIONAL INDONESIA
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ID  
PEMERINTAHAN DAERAH
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ID  
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 ID   EN 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 ID  
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ID  
JABATAN NOTARIS
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 ID  
PRAKTIK KEDOKTERAN
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ID   EN 
PERIKANAN
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ID  
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 ID  
PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI BARAT
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ID  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 ID   EN 
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 ID  
PENGESAHAN CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (PROTOKOL CARTAGENA TENTANG KEAMANAN HAYATI ATAS KONVENSI TENTANG KEANEKARAGAMAN HAYATI)
<< Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya »
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua