Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2211     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39195     
    Sub Kategori  159
Keputusan Bersama Menteri PANRB, DAGRI, KUMHAM, AG, DIKBUD, KOMINFO, PENANGANAN RADIKAL Nomor 02, 300-5499, M.HH-03.PW.01.01, 977, 432/P/2019, 961/SKB/M.KOMINFO/HK.04.02/11/2019, KEP-250/XI/2019, 191, 36/K/KS/XI/2019, 01/SKB/Ka.BPIP/11/2019, SKB.01/KASN/11/2019 Tahun 2019 ID  
PENANGANAN RADIKALISME DALAM RANGKA PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN PADA APARATUR SIPIL NEGARA
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 ID  
PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KERJA APARATUR NEGARA
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 ID  
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2014 ID  
TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 ID  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2014 ID  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 ID  
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SECARA ONLINE
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 ID  
PEDOMAN TELAAHAN SEJAWAT HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 ID  
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 ID  
PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2012 ID  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 ID  
PENINGKATAN PENGAWASAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN APARATUR NEGARA YANG BERINTEGRITAS, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 ID  
PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2011 ID  
PENGAWASAN INTERN PEMASYARAKATAN
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 ID  
KODE ETIK PEGAWAI PEMASYARAKATAN
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ID  
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2008 ID  
LARANGAN MEMINTA DAN MENERIMA BANTUAN/FASILITAS
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2008 ID  
PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 ID  
PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2007 Tahun 2007 ID  
PEMERIKSAAN JABATAN ATAS BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR
<< Sebelumnya 1 2 Berikutnya »