Kategori
  • Jumlah Peraturan ID  19   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  204   EN  13
    Sub Kategori  3
  • Jumlah Peraturan ID  210   EN  2
    Sub Kategori  26
  • Jumlah Peraturan ID  45   EN  4
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  30   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  32   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  60   EN  3
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Putusan ID  2205      EN  0
    Sub Kategori  508
  • Jumlah Putusan ID  39151      EN  0
    Sub Kategori  159
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 ID   EN 
REFORMA AGRARIA
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2016 ID  
SISTEM KENDALI MUTU PROGRAM PERTANAHAN, AGRARIA DAN TATA RUANG
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 ID  
PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA)
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2015 ID  
STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN AGRARIA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 ID  
PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA)
Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 ID  
STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2007 ID  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGELOLAAN REFORMA AGRARIA NASIONAL
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 ID  
PANITIA PEMERIKSAAN TANAH
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 ID  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAGI BADAN PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN REFORMA AGRARIA NASIONAL
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 ID  
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN REFORMA AGRARIA NASIONAL
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2007 ID  
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN REFORMA AGRARIA REGIONAL, CABANG DAN RANTING
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 01-VII-2007 Tahun 2007 ID  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 ID  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2006 ID  
MEKANISME DAN TATA KERJA STAF KHUSUS
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 ID  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2004 ID  
POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 120-2120 Tahun 2003 ID  
Kegiatan Bulan Layanan Publik (BLP) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 ID  
KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 ID  
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1999 ID  
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 1997 TENTANG PENIADAAN GANTI RUGI ATAS TANAH-TANAH YANG TERKENA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1958
<< Sebelumnya 1 2 Berikutnya »
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua