PUSAT DATA

Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  • Hirarki Putusan
    Jumlah Putusan ID  2205      EN  0
    Sub Kategori  519
  • Kategori Putusan
    Jumlah Putusan ID  39159      EN  0
    Sub Kategori  159
Jumlah data yang ditemukan dalam kategori ini : 13 (0.06 detik)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014 ID  
PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tahun 2014 ID   EN 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 70/M-DAG/PER/12/2013 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
Peraturan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2012 ID  
PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2009 ID  
PERSYARATAN DAN PENATAAN MINIMARKET DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 ID  
PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006 ID   EN 
KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN AGEN ATAU DISTRIBUTOR BARANG DAN/ATAU JASA
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1977 TENTANG PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1997
Instruksi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No.41/BUDN-TU/II/1996 ID  
PENDAFTARAN AGEN/DISTRIBUTOR DAN JASA PRODUKSI DALAM DAN LUAR NEGERI
Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980 Tahun 1980 ID  
PERIZINAN KEGIATAN USAHA SEWA BELI (HIRE PURCHASE) JUAL BELI DENGAN ANGSURAN, DAN SEWA (RENTING)
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor EKON.10/1/4-10 Tahun 1978 ID  
IZIN TEMPAT USAHA DALAM RANGKA PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua