Kategori
  • Jumlah Peraturan ID  8   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  82   EN  2
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Putusan ID  2205      EN  0
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39158      EN  0
    Sub Kategori  159
Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 1955/BUDN-3/VI/1996 Tahun 1996 ID  
LEGALISASI SURAT PENUNJUKAN/PERJANJIAN KEAGENAN/KEDISTRIBUTORAN
Instruksi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 01/DAGRI/INS/II/96 tahun 1996 ID  
PENDAFTARAN AGEN/DISTRIBUTOR BARANG DAN JASA PRODUKSI DARI DALAM DAN LUAR NEGERI
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 116/M/SK/6/1993 Tahun 1993 ID  
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 428/M/SK/12/1987 TENTANG PENYEDERHANAAN KETENTUAN-KETENTUAN PENGAKUAN DAN PENGURANGAN PENGAKUAN KEAGENAN TUNGGAL
Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 21/70/ULN Tahun 1989 ID  
SURAT PENGAKUAN KEAGENAN TUNGGAL
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 428/M/SK/12/1987 Tahun 1987 ID  
PENYEDERHANAAN KETENTUAN-KETENTUAN PENGAKUAN DAN PENGURANGAN PENGAKUAN KEAGENAN TUNGGAL KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT-ALAT BESAR SERTA KEAGENAN TUNGGAL ALAT-ALAT ELEKTRONIKA DAN ALAT-ALAT LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA
Kawat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 08/DAGRI/KWT/III/87 ID  
PEMBINAAN KEAGENAN DAN KEPASTIAN USAHA
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 85/AL 003/Phb-85 tahun 1985 ID  
KEAGENAN UMUM PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA ASING
Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 01/DAGRI/INS/II/85 tahun 1985 ID  
PENDAFTARAN AGEN/DISTRIBUTOR BARANG-BARANG DAN JASA DARI DALAM DAN LUAR NEGERI
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.3/1985 Tahun 1985 ID  
PENYALURAN UTAMA DAN AGEN UTAMA
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/02/I/85 Tahun 1985 ID  
SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN PENGUSAHAAN GENERAL SALES AGENT (GSA)
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 92/M/SK/3/1983 Tahun 1983 ID  
DAFTAR ALAT-ALAT ELEKTRONIK, ALAT-ALAT LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA, KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT-ALAT BESAR SERTA PROSEDUR PERMOHONAN DAN PENGAKUAN KEAGENAN TUNGGAL
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 347/M/SK/7/1982 Tahun 1982 ID  
KETENTUAN-KETENTUAN KEAGENAN TUNGGAL KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT-ALAT BESAR
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 346/M/SK/7/1982 Tahun 1982 ID  
KETENTUAN-KETENTUAN KEAGENAN TUNGGAL ALAT-ALAT ELEKTRONIK DAN ALAT-ALAT LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 295/M/SK/7/1982 Tahun 1982 ID  
KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG KEAGENAN TUNGGAL
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor DAL. 12/13/7/75 Tahun 1975 ID  
KEAGENAN KAPAL-KAPAL ASING PENUMPANG/PARIWISATA
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 66/KP/III/73 Tahun 1973 ID  
KEAGENAN TUNGGAL PUPUK PRODUKSI LUAR NEGERI
Surat Direktur Jenderal Perindustrian Dasar Nomor 002/DD/U/1973 Tahun 1973 ID  
KEAGENAN TUNGGAL
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 10A/KP/I/1971 Tahun 1971 ID  
KALKULASI HARGA GULA PASIR AF HANDLING AGENT/IMPORTIR
Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor DRP.8/12/2 Tahun 1969 ID  
KEAGENAN UMUM BAGI KAPAL-KAPAL BERBENDERA ASING DAN HER-REGISTRASI SEMUA OWNER'S REPRESENTATIVE
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 ID  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1961 TENTANG BARANG MENJADI UNDANG-UNDANG
<< Sebelumnya 1 2 Berikutnya »
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua