Kategori
  • Jumlah Peraturan ID  30   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  7   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Putusan ID  2205      EN  0
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39159      EN  0
    Sub Kategori  159
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Tahun 2017 ID  
PELELANGAN DAN PENJUALAN LANGSUNG BENDA SITAAN ATAU BARANG RAMPASAN NEGARA ATAU BENDA SITA EKSEKUSI
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 ID  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 ID  
PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 Tahun 2014 ID  
PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tahun 2014 ID  
PEDOMAN PEMULIHAN ASET
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/06/2014 Tahun 2014 ID  
PEMULIHAN ASET
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-010/A/J.A/05/2014 Tahun 2014 ID  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENELUSURAN ASET
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 ID  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS BAGI PECANDU, PENYALAHGUNA, DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DALAM PROSES ATAU YANG TELAH DIPUTUS OLEH PENGADILAN
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 ID  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010 ID  
PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA DAN BAHAN KIMIA LAINNYA SECARA AMAN
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2010 ID  
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 ID  
TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI
Peraturan KAPOLRI Nomor 12 Tahun 2009 ID  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Fatwa Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/X/2009 Tahun 2009 ID  
PERMOHONAN FATWA MAHKAMAH AGUNG RI TERHADAP PUTUSAN PRA PERADILAN NO. 092/PID.PRA/2009/PN.TBK
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2009 ID  
PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN
Fatwa Mahkamah Agung Nomor 029/KMA/III/2009 Tahun 2009 ID  
PERMOHONAN FATWA MAHKAMAH AGUNG RI TERHADAP TERPIDANA MATI YANG BELUM MENENTUKAN SIKAP
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 ID  
MENEMPATKAN PEMAKAI NARKOBA KE DALAM PANTI TERAPI DAN REHABILITASI
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 ID  
TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 ID  
KETERTIBAN UMUM
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 ID  
HAK KEUANGAN, KEDUDUKAN PROTOKOL, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
<< Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 ... 9 Berikutnya »
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua