Kategori
  • Jumlah Peraturan ID  30   EN  1
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Peraturan ID  7   EN  0
    Sub Kategori  0
  • Jumlah Putusan ID  2205      EN  0
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39157      EN  0
    Sub Kategori  159
Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu Nomor KEP-061 Tahun 2006 ID  
IZIN OPERASIONAL MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PENGGANDA BERWARNA LAINNYA
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 ID  
PENYELENGGARAAN DAN KERJA SAMA PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Peraturan KAPOLRI Nomor 5 Tahun 2005 ID  
TEKNIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME
Peraturan KAPOLRI Nomor 4 Tahun 2005 ID  
PENGURUSAN TAHANAN PADA RUMAH TAHANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 ID  
PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU SECARA ILEGAL DI KAWASAN HUTAN DAN PEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
Keputusan Bersama Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Gubernur BI Nomor KEP-902/A/J.A./12/2004, SKEP/924/XII/2004 dan 6/91/KEP.GBI/2004 Tahun 2004 ID  
KERJA SAMA PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN
Surat Jaksa Agung Nomor B-019/A/04/2004 Tahun 2004 ID  
UPAYA MEMPERCEPAT EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor SE-001/A/J.A/03/2004 Tahun 2004 ID  
PEMBERIAN IJIN BEROBAT KE LUAR NEGERI BAGI TERSANGKA/TERDAKWA PERKARA PIDANA
Keputusan Bersama Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor KEP-559/A/JA/12/2003, POL KEP/94/XII/2003, 03/PANWASLU/KS/XII/2003 Tahun 2003 ID  
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM SECARA TERPADU
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 ID  
TATA CARA PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PELAPOR DAN SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Keputusan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/5/KEP.PPATK/2003 Tahun 2003 ID  
PEDOMAN IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PEDAGANG VALUTA ASING DAN USAHA JASA PENGIRIMAN UANG
Keputusan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/6/KEP.PPATK/2003 Tahun 2003 ID  
PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN
Keputusan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/7/KEP.PPATK/2003 Tahun 2003 ID  
PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PEDAGANG VALUTA ASING DAN USAHA JASA PENGIRIMAN UANG
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 ID  
PENANGANAN PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN ASAS NEBIS IN IDEM
Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-60/E/EJP/01/2002 Tahun 2002 ID  
PEDOMAN TEKNIS YUSTISIAL PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor INS-01/BC/2002 Tahun 2002 ID  
UPAYA PEMBERANTASAN PENYELUNDUPAN DAN PRAKTEK PERDAGANGAN ILEGAL
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2001 ID  
PERKARA-PERKARA HUKUM PERLU MENDAPAT PERHATIAN PENGADILAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 411/KMK.01/2000 Tahun 2000 ID  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.01/1997 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN UANG GANJARAN KEPADA MEREKA YANG TELAH MEMBERIKAN JASA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN ADMINISTRASI KEPABEANAN DAN CUKAI
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 ID  
PEMIDANAAN AGAR SETIMPAL DENGAN BERAT DAN SIFAT KEJAHATANNYA
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 ID  
PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua