Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2205      EN  0
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39159      EN  0
    Sub Kategori  159
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-020/A/JA/07/2014 Tahun 2014 ID  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN UANG PENGGANTI YANG DIPUTUS PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan, Kepolisian, Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-049/A/J.A/03/2012, B/23/III/2012 Dan SPJ-39/01/03/2012 Tahun 2012 ID  
OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 ID  
AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2012
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 Tahun 2011 ID  
PENGOPERASIAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH, PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG, PENGADILAN NEGERI JAMBI, PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG, PENGADILAN NEGERI BENGKULU, PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA, PENGADILAN NEGERI MAMUJU, PENGADILAN NEGERI PALU, PENGADILAN NEGERI KENDARI, PENGADILAN NEGERI MANADO, PENGADILAN NEGERI GORONTALO, PENGADILAN NEGERI DENPASAR, PENGADILAN NEGERI AMBON, PENGADILAN NEGERI TERNATE DAN PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 Tahun 2010 ID  
PENGOPERASIAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG, PENGADILAN NEGERI SEMARANG DAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2010 ID  
PENJATUHAN PIDANA YANG BERAT DAN SETIMPAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-003/A/JA/02/2010 Tahun 2010 ID  
PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Fatwa Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/XII/2009 Tahun 2009 ID  
PERMOHONAN FATWA TENTANG PELAKSANAAN PASAL 32 AYAT (1) HURUF C UU NO. 30 TAHUN 2002
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 ID   EN 
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.KP.07.05 Tahun 2009 ID  
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA BENTUK DAN JENIS PIAGAM PENGHARGAAN
Fatwa Ketua Mahkamah Agung Nomor 038/KMA/IV/2009 Tahun 2009 ID  
KETENTUAN PERAMPASAN BENDA/HARTA MILIK TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG
Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B.2175/KPK/X/2006 Tahun 2006 ID  
PENETAPAN TENTANG PARSEL
Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B.2086/KPK/IX/2006 Tahun 2006 ID  
PENETAPAN TENTANG NILAI PARSEL YANG MASIH DAPAT DITERIMA
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 ID  
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 ID  
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-007/A/JA/11/2004 Tahun 2004 ID  
MEMPERCEPAT PROSES PENANGANAN PERKARA-PERKARA KORUPSI SE INDONESIA
Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2004 ID  
PENGANGKATAN HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI
Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2004 ID  
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2004 ID  
DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN PROSES HUKUM OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Surat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor R-37/MENKO/POLKAM/6/2004 Tahun 2004 ID  
UNDANGAN MENGHADAP KPK A.N. IR. H. ABDULLAH PUTEH, MSI
<< Sebelumnya 1 2 Berikutnya »
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua