Kategori
  • > No Sub-Folder(s)
  • Jumlah Putusan ID  2210     
    Sub Kategori  519
  • Jumlah Putusan ID  39216     
    Sub Kategori  159
Keputusan Presiden Nomor 202 Tahun 1998 ID  
PEMBERIAN AMNESTI
Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1998 ID  
PEMBERIAN AMNESTI
Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1998 ID  
PEMBERIAN AMNESTI
Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 1998 ID  
PEMBERIAN AMNESTI
Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1998 ID  
PEMBERIAN AMNESTI
Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1998 ID  
REHABILITASI
Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1998 ID  
PEMBERIAN AMNESTI
Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1998 ID  
PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI
Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1998 ID  
PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1998 ID  
PEMBERIAN AMNESTI DAN ATAU ABOLISI
Surat Kejaksaan Agung Nomor B-355/E/9/1995 Tahun 1995 ID  
PENELITIAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN SESUAI KEPPRES TENTANG PERMOHONAN GRASI DAN PENELITIAN DATA UPAYA HUKUM
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 ID  
PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIKINDONESIA DAN AUSTRALIA
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1986 ID  
PERMOHONAN GRASI KARENA JABATAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI BAGI TERPIDANA MATI YANG TIDAK MENGAJUKAN GRASI
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 ID  
PERMOHONAN REHABILITASI DARI TERDAKWA YANG DIBEBASKAN ATAU DILEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 ID  
EKSTRADISI
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978 ID  
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG EKSTRADISI
Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1977 ID  
PEMBERIAN AMNESTI UMUM DAN ABOLISI KEPADA PARA PENGIKUT GERAKAN FRETELIN DI TIMOR TIMUR
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976 ID  
PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PHILIPPINA SERTA PROTOKOL
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 ID  
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA MENGENAI EKSTRADISI
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 ID  
PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI KEPADA ORANG-ORANG YANG TERSANGKUT DENGAN PEMBERONTAKAN REPUBLIK MALUKU SELATAN